Breaking News:

Opini

RPA 2022-2026 Mampukah Memenuhi Harapan?

Baru saja Pemerintah Aceh mempublikasikan draft akhir Rancangan Pembangunan Aceh 2022-2026 untuk menjadi bagian dari tahapan konsultasi publik

Editor: bakri
hand over dokumen pribadi
Nasrul Zaman, Pengamat Kebijakan Publik dan Dosen Prodi S2 MKM FK USK 

Oleh Nasrul Zaman, Pengamat Kebijakan Publik dan Dosen Prodi S2 MKM FK USK

Baru saja Pemerintah Aceh mempublikasikan draft akhir Rancangan Pembangunan Aceh 2022-2026 untuk menjadi bagian dari tahapan konsultasi publik setelah mendapat masukan dan penguatan dari kabupaten/kota se-Aceh.

Konsultasi publik terakhir yang dipublikasikan melalui Harian Serambi Indonesia diharapkan mendapat masukan dari seluruh warga Aceh menjadikan RPA dokumen yang partisipatif dan komprehensif.

Dari dokumen tersebut diketahui bahwa Syariat Islam dijadikan sektor prioritas pada tahun ke-4 atau pada tahun 2026 dimana seharusnya Syariat Islam telah menjadi prioritas sejak tahun-1 atau 2022, mengingat Syariat islam adalah ruh seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Aceh dan telah dimandatkan oleh UU Pemerintahan Aceh No.11 tahun 2006.

Selain itu, juga dicermati beberapan sektor yang selama ini belum mampu dicapai lebih baik oleh Pemerintah Aceh periode 2017-2022 dan perlu dikuatkan kembali program dan kegiatannya pada RPA ini.

Setidaknya, ada empat sektor utama yang capaiannya sangat tidak memuaskan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat/kemiskinan, dan hubungan antarwilayah.

Sektor pendidikan

Berdasarkan hasil rilis evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) tahun 2020 yang lalu dari penilaian rata-rata Test Potensi Skolastik (TPS) siswa sekolah yang mengikuti ujian test masuk perguruan tinggi dari seluruh sekolah di Indonesia disebutkan bahwa Lulusan SMA/SMK kita hanya mampu menduduki peringkat terendah di Sumatera dan juga peringkat lima terendah secara nasional.

Tentulah ini menggambarkan konstradiksi yang luar biasa mengingat dana pendidikan Aceh yang setiap tahun mencapai 20% dari APBA yang Rp 15-17 triliun setiap tahun atau terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini menjelaskan Pemerintah Aceh tidak pernah belajar dari kegagalan yang terjadi setiap tahunnya yang cenderung melakukan program copy-paste, padahal temuan USAID pada 2008 yang lalu menyebutkan bahwa 65% tenaga guru di Aceh tidak layak mengajar.

Baca juga: Kualitas Pendidikan Aceh Rendah, Wakil Ketua DPRA Tawarkan Solusi Ini

Baca juga: Mutu Pendidikan Aceh Rendah, di Bawah Papua, Siapa yang Harus Mengundurkan Diri?

Harusnya ada keberanian untuk mengevaluasi jabatan fungsional seluruh guru dan yang tidak memenuhi kriteria dijadikan pegawai struktural di daerah.

Sudah seharusnya Pemerintah Aceh mengandeng Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (FKIP USK) mencari rumusan yang tepat untuk peningkatan kualitas pendidikan Aceh yang kemudian rumusan tersebut diujicobakan pada beberapa kabupaten sebagai pilot projek.

Meski sebenarnya hal ini sudah pernah dilakukan USK dengan Kabupaten Tamiang beberapa tahun yang lalu dan hasilnya sangat memuaskan.

Sektor kesehatan

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved