Breaking News:

Salam

Kampanye Negatif pun bisa Bermasalah dengan Hukum

Saat melakukan fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode mendatang, seorang anggota DPR-RI

Editor: bakri
ANTARA/RENO ESNIR
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra (tengah) bersama jajaran komisioner mencoblos surat suara seba- gai tanda diluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (14/2/2022). KPU menetapkan Rabu, 14 Februari 2024, sebagai hari dan tanggal untuk pemungutan suara pada Pemilu Serentak 2024. Ilham saat menyampaikan sambutan pada acara tersebut (insert). Hari Ini, 70 Warga Aceh Berangkat Umrah BANDA ACEH - Sebanyak 70 jamaah umrah dari Aceh bakal diberangkatkan ke Tanah Suci pada Selasa (15/2/2022) hari ini. Ini merupakan keberangkatan perdana jamaah umrah dari Aceh setelah otoritas Arab Saudi menutup dua kota suci umat Islam sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Jamaah umrah tersebut diberangkatkan oleh Dzahab Tour & Travel melalui PT Lintas Asia Dzahab dan sejumlah travel lainnya. Direktur Dzahab Tour & Travel, Muham- mad Razi, mengatakan, sebagian besar ja- minyak nabati kelapa sawit yang lumayan tinggi (menurut data Kompas.com masuk 10 besar). Namun, sambung Asrizal, kenya- Tujuh Rumah Warga di Bener Meriah Youtube Serambi on TV VIDEO Hari Ini NOVEL BASWE- Minyak Goreng Curah menyampaikan sambutan pada acara tersebut 

Saat melakukan fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode mendatang, seorang anggota DPR-RI menanyatakan “bagaimana cara mengatasi kampanye negatif, terutama di media sosial, terkait dengan Pemilu 2024.

” Calon komisioner KPU, Muchammad Ali Safa'at yang mendapat pertanyaan itu mengatakan, kampanye negatif di masa pemilu tidak bisa dihilangkan seluruhnya.

Ya, menurut amatan kita pun, kampanye negatif memang sulit dihilangkan, bahkan sebelum ada media sosial kampanye negatif itu tetap berkembang dalam masyarakat bersama kampanye hitam atau black campaign.

Namun, agar kita paham pada objek masalah, mari kita simak penjelasan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso yang membedakan kampanye negatif dengan kampanye hitam.

Katanya, dalam hukum kepemiluan, kampanye negatif diizinkan, sedangkan kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521.

Pasal 280 ayat (1) huruf c berbunyi, “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

” Pasal 521, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.

” Jika kampanye negatif dilakukan dengan menunjukkan kelemahan dan kesalahan pihak lawan politik, maka kampanye hitam adalah menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin.

Sebagai contoh, kampanye negatif dalam kontes pemilihan presiden (pilpres) dilakukan dengan mengumbar data hutang luar negeri petahana calon presiden (capres) oleh pihak lawan.

Baca juga: Desain Pemilu di Masa Pandemi Jadi Fokus Calon Anggota KPU

Baca juga: KPU Teken MoU dengan Tribunnetwork

Sementara contoh untuk kampanye hitam, menuduh seseorang tidak pantas menjadi pemimpin karena agama atau rasnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved