Berita Nagan Raya

DKPP Berhentikan Sementara Anggota KIP, Dinilai Lalai Kembalikan Gaji ASN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan dua sanksi sekaligus yakni peringatan dan pemberhentian sementara terhadap Muhajir Hasballah

Editor: bakri
Dok DKPP
Sidang perkara Nomor 6/2022 yang berlangsung di Kantor Panwaslih Aceh, Senin (7/2/2022). 

Kelalaian tersebut seharusnya tidak terjadi.

Pasalnya, teradu telah melakukan konsultasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya pada Agustus 2020 terkait gaji ke-13.

"Di forum tersebut pihak BPKD menerangkan teradu telah bekerja sebagai ASN di lingkungan Pemkab Nagan Raya sejak bulan Januari sampai Juni 2020,” ungkapnya.

Atas pertimbangan tersebut, teradu terbukti melanggar Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 yakni Pasal 6 ayat (3) huruf c.

Baca juga: DKPP Berhentikan Sementara Seorang Komisioner KIP Nagan Raya, Dinilai Lalai Kembalikan Gaji ASN

Selain itu, Teradu juga terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf e atas tindakannya mencampur adukan antara kepentingan pribadi dan pelaksanaan tugas jabatan.

Teradu terbukti memperkenalkan produk herbal Zeelora kepada koleganya, Ketua dan Anggoya KIP Kabupaten Nagan Raya.

"DKPP Perlu mengingatkan Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu harus mempunyai kepekaan untuk menghindari kegiatan yang berorientasi pada kepentingan pribadi yang berpotensi mengganggu fokus pelaksanaan tugas jabatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, perkara ini diadukan Rusli Gam.

Sidang pemeriksaan dilakukan di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (7/2/2022).

Muhajir Hormati Putusan DKPP

Sementara itu, anggota DPRK Nagan Raya, Muhajir Hasballah yang dimintai tanggapan Serambi, Rabu kemarin menyatakan, ia selaku penyelenggara pemilu menghormati putusan DKPP RI yang telah diputuskan.

"Saya selaku penyelenggara pemilu akan melaksanakan apa yang telah diputusan DKPP RI.

Dengan adanya putusan ini saya selaku penyelenggara mendapat banyak pelajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ke depannya," kata Muhajir. (riz)

Baca juga: DKPP Sanksi Syamsul Bahri & Ranisah Peringatan Keras, Anggota KIP Aceh Lain Dihukum Peringatan Saja

Baca juga: DKPP Sanksi Anggota KIP Aceh Terkait Pilkada, Imran Mahfudi: KIP Harus Minta Maaf ke Warga Aceh

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved