Uang, Agama dan Keadilan

Yang bersikap sedemikian boleh saja itu pejabat publik, apakah ia menteri, kepala dinas maupun publik itu sendiri.

Menyikapi fenomena bernegara dan beragama sedemikian tidak dapat dipandang dengan sebelah mata, sebab sikap yang tidak bijaksana karena uang, agama, dan keadilan merupakan penyakit sosial yang harus dirontokkan di negeri ini, apakah proses perontokan tersebut melalui struktur birokratis maupun secara kultur sosial.

Hal ini menjadi mendesak karena harapan untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur dapat keropos akibat kekacauan dalam pemanfaatan uang, agama dan keadilan.

Pihak-pihak yang mengatasnamakan uang rakyat, beragama secara moderat, keadilan bagi masyarakat kini tampak sebatas slogan politis belaka.

Belum menjadi etos kerja atau etos kekuasaan yang menguat dalam menjalani roda kenegaraan menuju cita-citanya.

Uang memang segala-galanya, namun segala-galanya bukanlah uang.

Agama adalah jalan damai penuh keselamatan, ia tidak dapat digantikan dengan uang, terlebih lagi diobral karena uang.

Keadilan adalah keniscayaan bagi rakyat, bukan untuk ditransaksikan sesuai selera pemodal.

Melalui prinsip inilah semestinya kita dapat mengukur sejauh mana dampak revolusi mental di republik ini.

Dalam konteks ini pula, persoalan uang bukan saja persoalan pribadi, demikian pula agama dan keadilan bukan pula persoalan personal.

Jauh dari itu uang, agama dan keadilan adalah soal bagaimana meningkatkan kesadaran dan kualitas hajat hidup orang banyak.

Negara melalui berbagai perangkatnya mesti benarbenar fokus untuk mengelola uang, agama dan keadilan demi rakyat.

Demokrasi Pancasila seyogianya mampu menguat dan membumi melalui tata kelola uang, agama dan keadilan menuju Indonesia yang tidak selalu jatuh di lubang yang sama, yaitu lubang kesengsaraan rakyat.

Bukankah kita sadar bahwa di masa prakemerdekaan rakyat Indonesia belum sejahtera.

Masa kolonial rakyat diberlakukan sistem tanam paksa.