Breaking News:

Salam

Menteri tak Paham UUD?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto

Editor: bakri
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Hasto Kristiyanto. (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto kembali menyinggung soal menteri yang berkomentar tentang urusan yang di luar kewenangannya.

Menurut dia jika ada seorang menteri yang berkomentar di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), termasuk menanggapi isu penundaan pemilihan umum (pemilu), maka itu artinya dia tidak memahami Undang Undang Dasar 1945.

"Menteri yang terus ngotot berbicara di luar kewenangannya, itu tidak memahami hakikat konstitusi kita ini," katanya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021).
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Hasto tidak menyebut nama menteri yang dimaksud.

Namun, pada 14 Maret 2022 lalu, Hasto secara tegas mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berpendapat soal wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Lalu, pada 15 Maret 2022, Luhut mengklaim dia mempunyai 110 juta data digital (big data) tentang dukungan masyarakat yang menginginkan supaya pemilu ditunda dengan berbagai alasan.

Salah satunya adalah untuk menjaga proses pemulihan perekonomian, dan rakyat masih menghendaki Presiden Joko Widodo memimpin.

Akan tetapi, Luhut menolak membuka data itu kepada masyarakat.

Karena itulah, sebagai partai penguasa, PDIP meminta supaya para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ikut mendorong soal wacana penundaan pemilu.

Dia juga mengingatkan para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing masing.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Kaget Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Sekjen PDIP: Karena Beliau Orang Baik

Baca juga: Tim Hukum PDIP Tak Terima Hasto Kristiyanto Turut Diseret dalam Kasus Harun Masiku: Enggak Adil

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved