Breaking News:

Salam

Proyek Besar, Peluang Kecurangan Juga Besar

Pemerintah Aceh pekan ini kembali mengontrakkan pekerjaan 371 paket proyek dengan nilai total Rp 479,5 miliar

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ HERIANTO
Sekda Aceh, Taqwallah, didampingi Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek dan Ass II Setda Aceh Ir Junaidi, sedang saksikan rekanan dan KPA teken kontrak bersama, 714 paket proyek APBA 2022 senilai Rp 1,008 trilliun, Anjong Monmata, Jumat (11/3). 

Pemerintah Aceh pekan ini kembali mengontrakkan pekerjaan 371 paket proyek dengan nilai total Rp 479,5 miliar.

Ini merupakan penandatangan kontrak tahap kedua.

Sedangkan 714 paket pekerjaan tahap pertama dengan nilai lebih Rp 1 triliun sudah dikontrakkan pada 11 Maret 2022.

"Dengan demikian, sampai akhir Maret 2022, Pemerintah Aceh sudah mengontrakkan 1.085 paket pekerjaan bernilai total lebih kurang Rp 1,5 triliun,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.

Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr Kurdi bersama PPK dan rekanan menandatangani kontrak bersama di aula Kantor Dinas PUPR Meulaboh, Senin (17/1/2022).
Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr Kurdi bersama PPK dan rekanan menandatangani kontrak bersama di aula Kantor Dinas PUPR Meulaboh, Senin (17/1/2022). (SERAMBINEWS.COM/SA'DUL BAHRI)

Kita berharap proyek-proyek yang pekerjaannya dikontrakkan ke rekanan itu, sudah melalui proses pelelangan bersih tanpa intervensi dari pihak mana pun, terutama pihak-pihak yang lazim disebut broker atau mafia proyek.

Proses lelang yang “bersih” sangat menentukan kualitas pekerjaan serta ketepatan waktu penyelesaiannya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia kasus-kasus korupsi dalam pelaksanaan proyek pemerintah baik pengadaan barang dan jasa maupun konstruksi, hingga kini masih kerap terjadi dengan nilai kerugian negara atau daerah yang sangat besar.

Beberapa waktu lalu, Indonesian Corrupption Watch (ICW) mengungkapkan data kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang masih marak terjadi di negeri ini.

Data ICW menunjukkan bahwa setidaknya 40 persen dari kasus korupsi yang diproses aparat penegak hukum berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga mengakui bahwa kasus penyimpangan dalam proses tersebut masih tinggi.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved