Breaking News:

Berita Aceh Tamiang

Komisi I DPRA Usulkan Tanah di Tenggulun untuk Mantan Kombatan GAM Aceh Tamiang

Pemerintah Aceh didesak segera memasang tapal batas utama di kawasan itu untuk menghindari terulangnya konflik dengan masyarakat Sumatera Utara.

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Tiga anggota DPRA didampingi dua anggota DPRK Aceh Tamiang dan sejumlah warga saat meninjau lahan yang diusulkan untuk eks kombatan GAM, tapol/napol dan korban konflik, Jumat (1/4/2022). Pemerintah Aceh didesak segera memasang PBU, mengingat kawasan ini sebelumnya wilayah Sumatera Utara sebelum lahirnya Permendagri 28/2020. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Komisi I DPRA berharap sebagian lahan di Kampung Tenggulun, Aceh Tamiang diproyesikan untuk mantan kombatan GAM, Tapol/Napol dan korban konflik. Pemerintah Aceh pun didesak segera memasang tapal batas utama di kawasan itu untuk menghindari terulangnya polemik dengan masyarakat Sumatera Utara.

Usulan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRA, T Muhammad Yunus ketika meninjau lokasi tersebut, Jumat (1/4/2022) petang kemarin. Yunus datang bersama dua anggota Komisi I DPRA lainnya, Ridwan Yunus dan Nuraini Maida.

Dalam kunjungan ini ketiganya didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, anggota DPRK Aceh Tamiang Miswanto, Datok Penghulu Kampung Tenggulun Abidin dan sejumlah masyarakat.

Muhammad Yunus menjelaskan usulan yang mereka sampaikan ini sudah sesuai dengan komitmen pemerintah pusat pada saat perjanjian perdamaian disepakati. Komitmen ini menurutnya dipertegas ketika pihaknya ikut rapat di Kemendagri, beberapa waktu lalu.

“(Lahan untuk GAM) itu prioritasnya, karena sudah janji pemerintah pusat saat perdamaian,” kata Yunus.

Dia menyarankan nantinya penerima manfaat ini betul-betula eks kombatan GAM. Makanya dia menyarankan seluruh usulan penerima manfaat harus melalui Panglima GAM. “Untuk korban konflik dan eks tapol/napol itu ada di Kekemkumham,” ujarnya.

Yunus juga mengimbau Pemerintah Aceh untuk segera memasang pilar batas utama (PBU) di lahan tersebut. Sebab lahan yang diusulkan itu sebelumnya pernah memicu kontroversial karena diklaim sebagai wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Hari ini kami sudah di sini, di lokasi, melihat langsung. Untuk menghindari terulangnya kesalahan lalu, seharusnya segera dipanga patok batas,” sarannya.

Untuk mengingatkan kembali hal ini, Yunus mengatakan Komisi I akan memanggil Biro Tapem, Hukum dan Asisten di Setda Aceh. “Setibanya di Banda nanti, kami langsung panggil mereka, ingatkan lagi soal hal ini,” ujarnya.

Sebelumnya Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Syari mengungkapkan Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara sudah sepakat memasang pilar batas utama (PBU) di perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat pada Juni nanti.

Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat pembasan administrasi kewilayahan Aceh dan Sumatera Utara yang dilangsungkan di Kantor Mendagri, Jakarta, Jumat (18/3/2022) lalu.

Syahri menjelaskan, pemasangan PBU ini dilakukan sesuai Permendagri 28/2020. Artinya, kawasan yang dulunya masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara akan menjadi bagian Aceh.

Syahri menyebut, patok yang dipasang diperkirakan lebih 60 titik. Biaya pemasangan ini ditanggung oleh kedua pemerintahan dengan pola ganjl genap.

“Dibebankan kepada Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara, ini sudah disepakati,” jelasnya.
Untuk nomor PBU ganjil, pemasangannya akan dibebankan kepada Pemerintah Aceh, sedangkan PBU bernomor genap menjadi tanggung jawab Pemerintah Sumatera Utara.(*)

Baca juga: Kisruh Tapal Batas Aceh dan Sumut di Tenggulun Aceh Tamiang, Kapolres: Tetap Merujuk Permendagri

Baca juga: Konflik Tapal Batas Aceh-Sumut di Aceh Singkil Mengkhawatirkan, Komisi I DPR Aceh Usulkan Pansus

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved