Breaking News:

Berita Politik

Pimpinan Komisi II Minta Kepala Desa Diberi Sanksi Karena Usul Tiga Periode Presiden Jokowi

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil sikap tegas atas kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa

Editor: bakri
Serambi Indonesia
Ratusan datok penghulu saat menghadiri pelantikan DPC Apdesi Aceh Tamiang periode 2022-2027, di Karangbaru, Senin (14/3/2022). 

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil sikap tegas atas kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia ( Apdesi) yang menginginkan Presiden Joko Widodo tiga periode.

Sikap tegas yang dimaksud yaitu dengan memberikan sanksi kepada kepala desa yang ikut dalam kegiatan, sekaligus menyatakan dukungannya.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh saat beraudiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (01/7/2021) di Jakarta
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh saat beraudiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (01/7/2021) di Jakarta (FOR SERAMBINEWS.COM)

Sanksi itu bisa diberikan melalui kepala daerah ke kepala desa.

"Dengan kewenangan ini, saya berharap Kemendagri menegakkan aturan dengan mendorong kepala-kepala daerah memberikan sanksi kepada kepala atau perangkat daerah, kepala desa, kepala atau perangkat desa yang kemarin ikut Silatnas di Istora dan menyatakan dukungan pada Pak Jokowi untuk 3 periode," kata Luqman dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (5/4/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kegiatan para kepala desa yang menyatakan dukungan tiga periode jelas dilarang Undang-Undang.

Menurutnya, kepala desa, dalam UU tentang Desa ditegaskan tidak boleh berpolitik praktis.

"Kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh UU.

Baca juga: Jokowi Dinobatkan Jadi Bapak Pembangunan Desa Indonesia, Ketua Apdesi: Kalau Setuju, Angkat Tangan!

Baca juga: Upah Keuchik Turun, Apdesi Pidie Minta Pemkab Masukkan Aparatur Gampong Penerima BLT

Kemendagri memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan desa dan lain sebagainya," jelasnya.

Oleh karena itu, Luqman berharap, Kemendagri bisa mengambil sikap dengan memberikan sanksi melalui kepala daerah ke kepala desa yang bersangkutan.

Dia pun mengingatkan, selain kegiatan Apdesi di Istora menyalahi UU, acara itu juga menabrak Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Karena konstitusi kita mengatur hanya maksimum seseorang boleh jadi presiden 2 periode," tegasnya.(kompas.com)

Baca juga: Hadiri Pelantikan Apdesi di Jakarta, Datok Penghulu Pastikan Sudah Meminta Izin

Baca juga: 5 Keuchik di Paya Bakong Aceh Utara Dilantik Bersamaan, Ini Pesan Camat dan Ketua APDESI

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved