Breaking News:

Berita Banda Aceh

Kemendagri Minta Gubernur Usul Nama Pj Bupati/Wali Kota Yang Masa Jabatan Berakhir Tahun Ini

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, untuk mengusulkan nama-nama penjabat (Pj) bupati

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA 

BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, untuk mengusulkan nama-nama penjabat (Pj) bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir pada 2022 ini.

Permintaan itu disampaikan melalui surat tertanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Mendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Akmal Malik.

Surat yang kopiannya turut diterima Serambi, Senin (11/4/2022), tidak hanya ditujukan kepada Gubernur Aceh, tapi juga kepada 24 gubernur provinsi lain di Indonesia.

Untuk diketahui, selain Gubernur, ada 20 bupati/wali kota di Aceh yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.

Daerah-daerah tersebut akan mengikuti Pilkada pada tahun 2024.

Adapun bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun ini adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tamiang.

Selanjutnya, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Singkil.

Dalam surat Dirjen Otda itu disebutkan, gubernur diminta mengusulkan tiga nama calon Pj sebagai bahan pertimbangan Mendagri untuk menetapkan penjabat bupati/wali kota.

"Usulan dimaksud paling lambat disampaikan 30 hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota," demikian bunyi surat tersebut.

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Diharapkan Sosok yang Netral Saat Pemilu

Baca juga: Irwandi Sebut Pusat Harus Teliti Pilih Sosok Pj Gubernur

Nama-nama penjabat yang diusulkan harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditetapkan.

Kriteria itu adalah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara kepala dinas (kadis), asisten, staf ahli, dan kepala biro; memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Kemudian, melampirkan SK pangkat dan SK jabatan terakhir serta biodata calon penjabat bupati/wali kota; melampirkan sasaran kinerja pegawai (SKP) selama tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

Surat Dirjen Otda itu ikut ditembuskan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mendagri, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan Sekretaris Kabinet.

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan, pihaknya sudah menerima surat tersebut.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved