Breaking News:

BUMN

Anggota DPR Ini Minta Masa Jabatan Direksi BUMN Dibatasi, Ini Alasannya

Beberapa perusahaan BUMN akan menentukan jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....

Editor: Eddy Fitriadi
Tribunnews.com
Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Anggota DPR Ini Minta Masa Jabatan Direksi BUMN Dibatasi, Ini Alasannya. 

SERAMBINEWS.COM - Beberapa perusahaan BUMN akan menentukan jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penunjukan jajaran direksi perusahaan milik pemerintah itu akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidhowi meminta agar ada pembatasan masa jabatan direksi agar tidak timbul konflik kepentingan.

Kata Awi, panggilan akrab Achmad Baidhowi, dua kali masa jabatan direksi BUMN dinilai sudah cukup dan tidak perlu diperpanjang lagi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang BUMN

"Sudah ada aturannya dan tidak bisa dilanggar tujuannya agar demokrasi ekonomi tercapai apalagi  BUMN merupakan aset negara yang dimiliki rakyat Indonesia dan seharusnya jabatan direksi BUMN memang harus dibatasi,'' kata Awi dalam talkshow radio swasta, Minggu (17/4/2022).

Awi menambahkan, ketentuan tentang masa jabatan sudah dilaksanakan  meski dengan  modifikasi di lapangan seperti lima tahun menjabat direksi dan menjadi direksi lagi dengan pindah ke BUMN lain.

Selain itu seharusnya memang masa jabatan direksi BUMN tidak perlu diperpanjang lagi  untuk menghindari konflik kepentingan dan memberikan regenerasi. 

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP ini juga menekankan pentingnya sikap kritis dan pengawasan dari masyarakat agar penggunaan kekayaan negara melalui BUMN bisa dilakukan dengan benar.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Anggota Komisi VI DPR Minta Masa Jabatan Direksi BUMN Dibatasi"

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved