180 Bidang Tanah di Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Masih Bermasalah, Langsa-Binjai Terus Digenjot

Laporan Herianto l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dari 3.714 bidang tanah dengan luas 863,38 hektare  yang hendak dibebaskan untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) sepanjang 74 Km lebih, masih ada 180 bidang tanah atau sebesar 4,8 persen lagi, pembebasan tanahnya yang belum tuntas.

“180 bidang tanah bermasalah itu, permasalahannya sudah kita petakan dalam 13 item untuk segera ditindak lanjuti dengan instansi dan lembaga terkait,” kata Satker Pembebasan Tanah Jalan Tol Sigli Banda Aceh (Sibanceh), Ir Jufri kepada Serambinews.com, Selasa (26/4) di Banda Aceh.

Pertama, sebut Jufri, menunggu NPW perubahan KJPP sebanyak 44 bidang, lokasinya di Seksi 1, 5 dan 4. Kedua, proses rekomendasi bupati/rekom Kemenag ada 23 bidang, tersebar di seksi 3, 4, 5 dan 6. Ketiga, tidak ada nilai (tanah kawasan dan instansi) 14 bidang, tersebar di Seksi 1, 5 dan 6. Keempat rencana pengajuan SPP Hutama Karya (Konsinyasi) ada 3 bidang, tersebar di Seksi 5 dan 6.

Kelima, proses pencairan  pengganti tanah wakaf ada 18 bidang, berada di Seksi 1. Keenam sudah terbit NPW ada 3 bidang, tersebar di Seksi 1 dan 4. Ketujuh, proses BPN (verifikasi, balik nama dan sebagainya) ada 8 bidang, tersebar di Seksi 1, 4, 5 dan 6.

• Gerbang Jalan Tol Seksi 2 Lamtamot-Seulimuem Jelang Lebaran Dibuka, Tunggu Izin Kementerian PUPR

Kedelapan, bidang instansi belum ada jawaban dari instansi terkait ada 5 bidang, tersebar di Seksi 3, 4 dan 6. Kesembilan proses kemajuan Kemenag  (tanah wakaf) ada 2 bidang, berada di Seksi 2. Kesepuluh, daftar bidang tidak dimanfaatkan, ada 17 bidang, tersebar di Seksi 1 dan 4.

Kesebelas, pengajuan eksekusi PN Jantho ada 17 bidang, tersebar di Seksi 5 dan 6. Kedua belas proses konsinyasi ada 18 bidang, tersebar di Seksi 4, 5 dan 6. Ketiga belas, pengajuan eksekusi PN ada 8 bidang, berasa pada seksi 1.

Permasalahan 180 bidang tanah itu, sengaja kita petakan, kata Jufri, supaya dalam penyelesaian tindak lanjutnya, kita bersama instansi terkait dan lembaga teknis yang terlibat dalam kegiatan pembebasan tanah untuk jalan tol Sigli - Banda Aceh ini, mengetahui posisi masalahnya, sehingga untuk menyelesaikannya jadi mudah.

Misalnya untuk permasalahan pertama, yaitu menunggu NPW perubahan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) ada 44 bidang, tersebar di tiga lokasi yaitu Seksi 1, 5 dan 4. Tindak lanjut penyelesaiannya adalah melakukan koordinasi dengan KJPP dan pihak yang terlibat yaitu PKK, Satker dan KJPP. Pemetaan permasalahan tanah itu, membuat kerja Satker pembebasan tanah menjadi terukur, ada kepastian penyelesaian dan tidak mengambang.

Satker Pembebasan Tanah jalan Tol Sibanceh, kata Jufri, terus melakukan terobosan untuk percepatan penuntasan 180 bidang permasalahan tanah yang masih terdapat pada ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh itu.

Dari 10 kecamatan, wilayah yang dilintasi proyek Jalan tol Sigli - Banda Aceh, ungkap Jufri, enam kecamatan, realisasi pembebasan tanahnya, sudah berada antara 95 – 100 persen. Yaitu Kecamatan Blang Bintang 95,38 persen, Montasik 110 persen, Indrapuri 98,16 persen, Kuta Cot Glie 99,66 persen, Seulimuem 100 persen, Lembah Selawah 97,78 persen.

Untuk tujuh kecamatan yang realisasi pembebasan tanahnya sudah mencapai antara 93 – 100 persen itu, realisasi pembangunan fisik jalan tolnya sudah 100 persen. Sedangkan empat kecamatan lagi yang realisasi pembebasan tanahnya juga sudah besar, tapi karena terlambat penyelesaiannya, realisasi pembangunan fisik jalan tolnya masih rendah.

Misalnya Kecamatan Kutabaro, realisasi pembebasan tanahnya sudah mencapai 93,98 persen, realisasi fisik jalan tolnya baru sebesar 67,17 persen, kemudian Kecamatan Padang Tiji, Pidie, realisasi pembebasan tanahnya sudah mencapai 80,67 persen, realisasi pembangunan fisik jalan tolnya baru sebesar 76,04 persen.

Selanjutnya Kecamatan Darussalam realisasi pembebasan tanahnya sudah mencapai sebesar 98,91 persen, realisasi pembangunan fisiknya baru 82,55 persen dan Kecamatan Baitussalam, realisasi pembebasan tanahnya sudah mencapai sebesar 96,92 persen, realisasi pembangunan fisik jalan tolnya baru sebesar 88,96 persen.

Jufri mengatakan, pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli – Banda Aceh ini, harusnya pada awal tahun 2022 ini sudah tuntas, karena berbagai permasalahan terus bermunculan, makanya sampai bulan keempat tahun anggaran 2022 ini, masih ada 4,8 persen atau 180 bidang lagi yang belum tuntas. Kita harapkan, dalam dua bulan ke depan, 180 bidang permasalahan tanah itu, bisa diselesaikan seluruhnya secara bertahap, “ karena pemetaan masalahnya sudah kita buat, sehingga penyelesaiannya semakin mudah,” ujar Jufri.

Sementara itu, Kasatker Pembebasan Tanah Jalan Tol Langsa, Aceh – Binjai, Sumut Alvi yang dimintai penjelasannya mengatakan, untuk seksi 4 dari batas Aceh Tamiang ke Sumut, sepanjang 13,5 Km dan seksi 5 Aceh Tamiang – Langsa sepanjang 30,5 Km, pelaksanaan pembebasan tanahnya terus berjalan dan kini sedang kita genjot, agar realisasinya bisa mencapai di atas sebesar 50 persen. Pembangunan fisik jalan tolnya dari ruas Binjai, Sumut, sedang berjalan.

Ruas jalan tol Langsa – Binjai itu, kata Alvi, ditargetkan bisa operasional tahun 2024, sementara untuk ruas jalan tol Sigli- Banda Aceh sepanjang 74 Km, targetnya direncanakan akhir Desember 2022 ini, bisa fungsional.

Kecuali  dua ruas jalan tol yang kini sedang dikerjakan, kata Alvi, untuk Aceh, masih ada dua ruas jalan tol lagi, yang rencana pembangunannya sudah dibuat, dan perlu dilanjutkan pembangunan fisiknya, yaitu ruas jalan tol Sigli – Lhokseumawe dan Lhokseumawe Langsa.

Alvi mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan bahan usulan kerjanya untuk  pembebasan tanah kedua ruas jalan tol itu, untuk disampaikan Pak Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, dalam pertemuan dengan Menteri PUPR, akhir bulan ini, atau bulan depan, di Medan, Sumut.

“Semoga saja, kedua ruas jalan tol itu, bisa disetujui dan dikerjakan pada tahun depan, sehingga Aceh memiliki jalur transportasi yang sangat kuat, karena wilayah pesisir pantai timur-utaranya telah memiliki 4 ruas jalan tol, yang akan membuat arus transportasi barang dan penumpang semakin lancar dan bisa mendorong masuknya investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat jadi tinggi,” ujar Alvi.(*)