Stunting
Aceh Barat Target Bebas Stunting, DP3AKB Tanda Tangani MoU Bersama 4 Unsur Terkait
Bupati Ramli MS dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa stunting merupakan permasalahan serius yang harus ditangani secara tepat dan kolektif agar
Penulis: Rasidan | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Sa'dul Bahri I Aceh Barat
SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Guna mewujudkan penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama 4 unsur terkait yang berlangsung di Aula DP3AKB di Meulaboh, Selasa (26/4/2022).
MoU tersebut ditandatangani Plt Kepala Dinas DP3AKB Aceh Barat, Mulyani SKM, Kementerian Agama Aceh Barat, Dinas Kesehatan, TP PKK setempat, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Aceh Barat yang disaksikan langsung oleh Bupati Aceh Barat H Ramli MS.
Bupati Ramli MS dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa stunting merupakan permasalahan serius yang harus ditangani secara tepat dan kolektif agar masa depan anak-anak Aceh Barat terjamin kesehatan dan kecerdasannya.
Untuk itu, ia meminta kepada instansi terkait agar bisa menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan semua stakeholder guna menekan laju stunting di Aceh Barat.
• Wali Kota Sabang Buka Rembuk Stunting Kota Sabang
"Penanganan stunting perlu melibatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, dayah maupun pesantren," ungkap Ramli MS.
Selaku pemerintah daerah, kata dia, pihaknya telah melakukan beberapa metode dalam penanganan stunting, seperti membentuk kampung muslimin dan kelompok posyandu remaja yang bertujuan memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat, pola asuh anak yang tepat, dan sanitasi yang baik.
"Kami juga ada program kebun gizi yang saat ini telah diterapkan di setiap desa di Aceh Barat. Selain untuk memenuhi asupan gizi seimbang, kebun gizi juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," jelasnya.
Di samping itu, Ramli MS meminta kepada para bidan agar bisa bekerja secara maksimal dan profesional dalam memberikan pengetahuan dan motivasi kepada masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting pada anak.
Ia juga mengatakan akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memberikan pelatihan kepada para bidan guna meningkatkan kapasitas khususnya dalam mencegah sejak dini terjadinya stunting.
"Semoga dengan adanya penandatanganan komitmen ini, percepatan penanganan stunting di Aceh Barat dapat segera dilakukan guna mewujudkan Aceh Barat bebas stunting," sebutanya.
Sementara Plt Kepala DP3AKB Aceh Barat, Mulyani menyebutkan, bahwa angka stunting di provinsi Aceh sebesar 33,2 % dan angka Stunting hasil SSGI di Aceh Barat sebesar 27,4%.
Oleh sebab itu, sebagai Pemerintah daerah, pihaknya menargetkan di Tahun 2024 mendatang angka stunting di Aceh Barat harus bisa turun sampai 14%.
"Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk diraih tanpa kerja sama dan Sinergitas antara lintas sektor," tutur Mulyani.
Untuk menyukseskan program BKKBN pusat tahun 2022 terkait penanganan stunting, kata dia, Kabupaten Aceh Barat sudah merekrut 966 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari 322 Gampong dalam 12 Kecamatan, yang terdiri dari unsur kesehatan (bidan), unsur PKK gampong, serta unsur kader KB (PPKBD) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting, seperti catin, ibu hamil, PUS, bayi dan balita serta Ibu Nifas.
“Melalui penandatanganan komitmen dan MoU ini, aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat bisa segera dilaksanakan,” tutup Mulyani.(*)
