Internasional
Kelompok HAM Tuduh Ukraina Terapkan Taktik Barat, Bungkam Kebebasan Warga Sipil Selama Perang
Kelompok hak asasi manusia (HAM) terbesar Ukraina, Jumat (29/4/2022) mengatakan pasukan Dewan Keamanan Nasional (SBU) menerapkan taktik Barat untuk
SERAMBINEWS.COM, KIEV - Kelompok hak asasi manusia (HAM) terbesar Ukraina, Jumat (29/4/2022) mengatakan pasukan Dewan Keamanan Nasional (SBU) menerapkan taktik Barat untuk membungkam warga sipil.
Kelompok itu mengaku mengetahui lusinan penahanan aktivis pro-Rusia di Kiev saja sejak undang-undang baru disahkan.
"Tetapi berapa banyak yang telah ditargetkan secara nasional tidak jelas, kata Volodymyr Yavorskyy, koordinator di Pusat Kebebasan Sipil, kelompok HAM terbesar Ukraina.
“Tidak ada data lengkap tentang seluruhnya, karena semuanya diklasifikasikan oleh SBU,” kata Yavorskyy kepada AP.
“Otoritas Ukraina secara aktif menggunakan praktik negara-negara Barat, khususnya Inggris, yang memberlakukan pembatasan keras pada kebebasan sipil di Irlandia Utara yang berperang," jelasnya.
"Beberapa dari pembatasan itu dianggap tidak dibenarkan oleh para pembela hak asasi manusia, tetapi yang lain dibenarkan, ketika nyawa orang dalam bahaya,” katanya.
Baca juga: Sekjen PBB Dukung Pengadilan Kejahatan Perang Rusia, Jaksa Ukraina Kumpulkan Bukti 8.653 Kejahatan
Seseorang di Ukraina dapat ditahan hingga 30 hari tanpa perintah pengadilan, katanya.
Dikatakan, undang-undang antiterorisme di bawah darurat militer memungkinkan pihak berwenang untuk tidak memberi tahu pengacara pembela tentang klien mereka yang ditahan.
“Akibatnya, orang-orang ini menghilang, dan selama 30 hari tidak ada akses ke mereka,” kata Yavorskyy.
“Pada kenyataannya, penegakan hukum) memiliki kekuatan untuk mengambil siapapun," tambahnya.
Pemerintah Ukraina mengetahui implikasi dari menahan orang atas pendapat mereka, termasuk bermain di garis Moskow bahwa Kiiv menindas penutur bahasa Rusia.
Tetapi di masa perang, kata para pejabat, kebebasan berbicara hanyalah bagian dari persamaan.
“Perdebatan tentang keseimbangan keamanan nasional dan memastikan kebebasan berbicara tidak ada habisnya,” kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba.(*)
Baca juga: Presiden AS Tegaskan Rusia Tidak Akan Menang, Biden Beri Bantuan Militer, Aset Oligarki Akan Disita
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Volodymyr-Yavorskyy-Koordinator-Pusat-Kebebasan-Sipil-Ukraina.jpg)