Wakil Dubes Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy Sebut Media 'Sensor' Kondisi Pengungsi di Mariupol

SERAMBINEWS.COM - Seorang utusan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh Reuters pada Jumat "menyensor" komentar yang dibuat oleh seorang yang selamat dari pemboman Rusia terhadap pabrik baja raksasa Mariupol di Ukraina.

Pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari dan telah menduduki kota pelabuhan strategis Mariupol, meninggalkan pembela terakhir kota itu - dan sejumlah warga sipil - bersembunyi di jaringan bunker dan terowongan di bawah pabrik baja Azovstal.

Wakil duta besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan laporan Reuters pada 1 Mei tidak termasuk komentar yang dibuat oleh seorang pengungsi dari pabrik baja. 

Dalam akunnya kepada media di Ukraina yang dikuasai Rusia, Natalia Usmanova mengatakan pasukan Ukraina telah menahannya dan warga sipil lainnya di pabrik baja di luar keinginan mereka.

Seorang juru bicara Reuters mengatakan organisasi berita itu tetap pada pelaporannya.

• Puluhan Warga Sipil Berhasil Dievakuasi dari Pabrik Baja Mariupol yang Dikepung Tentara Rusia

"Kami masih berusaha untuk memverifikasi aspek-aspek kunci dari akun Natalia Usmanova. Kami berkomitmen untuk melaporkan konflik di Ukraina dengan cara yang tidak memihak dan independen, seperti yang kami lakukan di seluruh dunia."

Kementerian Pertahanan Ukraina dan Staf Umum tidak segera menanggapi permintaan tertulis untuk mengomentari pernyataan Usmanova.

"Reuters, pada kenyataannya, sangat menyensor apa yang dia katakan dalam kenyataan," kata Polyanskiy dalam sesi informal Dewan Keamanan PBB.  Jaringan TV Rusia memuat komentar Usmanova.

"Bagaimana pemirsa Barat mengetahui kebenaran, terutama ketika saluran TV Rusia, seperti yang kita semua tahu, dilarang dari negara-negara Barat? Siapa yang menyebarkan propaganda di sini? Buat penilaian sendiri," tambahnya.

Rusia mengadakan pertemuan hari Jumat untuk membahas tuduhan pelanggaran oleh pasukan Ukraina.  Itu sebagai tanggapan atas pertemuan informal Dewan Keamanan yang diadakan pekan lalu oleh Prancis dan Albania tentang akuntabilitas di Ukraina.(*)