Breaking News:

Berita Aceh Utara

Begini Sikap Pemkab Aceh Utara Terkait Larangan Rekrut dan Penghapusan Honorer Mulai Tahun 2023 

“Sudah kita terima surat tersebut sepekan yang lalu dalam bentuk softcopy (PDF) dan juga dalam bentuk fisiknya,” ujar Plt Sekda.

Penulis: Jafaruddin | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Plt Sekda Aceh Utara, Dayan Albar 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara sedang mengkaji surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga kerja honorer yang mulai berlaku paling lambat 28 November 2023. 

Surat tersebut dilaporkan sudah diterima oleh pejabat Pemkab Aceh Utara, baru-baru ini. 

Isi Surat MenPAN RB RI Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tertanggal 31 Mei 2022.

Isi surat di antaranya, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. 

 Surat itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Sudah kita terima surat tersebut sepekan yang lalu dalam bentuk softcopy (PDF) dan juga dalam bentuk fisiknya,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh Utara, Dayan Albar kepada Serambinews.com, Senin (6/6/2022). 

Baca juga: Honorer Dihapus pada tahun 2023, Bagaimana Nasibnya Jika Tak Lulus Tes PPPK atau PNS?

Informasi soal surat tersebut beredar cepat melalui media sosial seperti WhatsApp (WA) dan media sosial lainnya. 

Karena itu, pihaknya sedang mengkaji isi surat tersebut dan melihat perkembangan di kabupaten/kota lain di Indonesia.

Karena surat tersebut ditujukan kepada semua instansi pemerintah dari mulai Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah.

“Jadi harus duduk bersama dulu untuk menyikapi dengan bijak surat tersebut, tidak boleh sembarangan,” ujar Dayan. 

Apalagi Honorer di Aceh Utara jumlah banyak, kalau nantinya menjadi tenaga outsourcing (tenaga alih daya) yang dikelola pihak ketiga, sehingga nantinya jumlah tenaga kerja bisa berkurang. 

Sedangkan untuk anggaran yang harus dikeluarkan biasanya akan mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR). 

Baca juga: Kepastian Status dan Kesejahteraan Jadi Alasan Tenaga Honorer dihapus, Ini Penjelasan Menpan RB

“Tapi ini belum pasti karena perlu kita pelajari dan kaji terlebih dahulu dari segi anggaran yang dikeluarkan, apakah bisa menghemat uang atau malah sebaliknya,” ujar Dayan. 

Selain itu, juga aturan tersebut diberlakukan, banyak sekali tenaga honorer di Aceh Utara yang sudah bekerja selama ini, tapi harus dikeluarkan. 

“Jadi kita belum bersikap karena kita harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan melihat bagaimana pemerintah kabupaten/kota lain menentukan dalam hal ini,” tukas Plt Sekda Aceh Utara.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved