Breaking News

Anggaran

Menko Airlangga Ajukan Tambahan Anggaran, Sampaikan Krisis Multidimensi Dunia di DPR RI

Conflict, yakni krisis akibat konflik Rusia – Ukraina yang mengakibatkan disrupsi rantai pasok dunia (supply chain disruption) terutama pangan dan ene

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Ansari Hasyim
FOR SERAMBINEWS.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah secara resmi akan membuka kembali keran ekspor crude palm oil (CPO) mulai Senin (23/5/2022) 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini dunia sedang menghadapi Badai yang Sempurna (The Perfect Storm) dan krisis multidimensi yang terjadi pada saat bersamaan, dengan kompleksitas yang tinggi.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam Rapat Kerja Anggaran yang membahas Pagu Indikatif Kementerian Koordinator di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (6/6/2022).

Katanya, dunia saat ini dihadapkan pada tantangan dan krisis 5C yakni, Covid-19, yakni krisis karena pandemi Covid-19 yang diharapkan segera berakhir sehingga bisa menjadi tailwind yang mampu mendorong pemulihan ekonomi global.

Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Program Santripreneur Untuk Ciptakan Wirausahawan yang Tangguh

Conflict, yakni krisis akibat konflik Rusia – Ukraina yang mengakibatkan disrupsi rantai pasok dunia (supply chain disruption) terutama pangan dan energi, sehingga meningkatkan harga komoditas dunia.

Climate Change, yakni krisis akibat perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya suhu global dan berdampak pada degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca esktrem, kerawanan pangan dan air, serta gangguan ekonomi global.

Commodity Prices, yakni krisis akibat kenaikan harga komoditas dan kemudian mendorong kenaikan inflasi global. Serta Cost of Living, yakni krisis akibat tingginya biaya hidup yang juga akan terus mendorong kenaikan inflasi global.

Sementara itu, isu produktivitas dan mitigasi scarring effect akibat pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bagi upaya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengusulkan 61 Program Kerja (prioritas maupun reguler) dengan kemungkinan penambahan, penggabungan dan pengembangan program seiring dinamika pelaksanaannya.

“Kemenko Perekonomian secara langsung akan mendukung beberapa Prioritas Nasional diantaranya Prioritas Nasional-1 atau PN-1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, PN-3 meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, PN-5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan PN-6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,” ungkap Airlangga.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kemenko Perekonomian telah melakukan Automatic Adjusment atau pencadangan anggaran sebesar Rp35,2 miliar dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global. Sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, penyerapan anggaran 2022 tercatat telah mencapai Rp157 miliar (35,3 % dari total pagu) atau sebesar 38,3 % dari total pagu setelah dikurangi Automatic Adjustment. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved