Breaking News:

Salam

Prinsipnya, Pemerintah Jangan Keberatan Ongkos

Pemerintah Aceh supaya melakukan advokasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpan RB untuk mempertahankan tenaga honorer

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Tarmizi, guru Bimbingan Konseling pada SMAN Modal Bangsa Arun Lhokseumawe, memperlihatkan SK pengangkatannya sebagai guru ASN P3K Pemerintah Aceh setelah 33 tahun mengabdi sebagai honorer menjelang 7 bulan lagi pensiun 

Wakil Ketua DPRA Hendra Budian mengajak Pemerintah Aceh supaya melakukan advokasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpan RB untuk mempertahankan tenaga honorer pada lingkungan Pemerintah di Aceh yang mencapai 20 orang.

"Jika kita tidak melakukan advokasi terkait putusan Menpan RB tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya ekonomi masyarakat di daerah.

Ketakutannya akan menimbulkan gejolak pada masyarakat di setiap daerah," ujarnya.

Hendra juga menyatakan sampai kini, setiap daerah masih sangat membutuhkan tenaga honorer dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada publik.

"Kehadiran tenaga honorer sangat membantu tugas-tugas yang diemban PNS," kata Hendra.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo, melalui surat bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 --yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia– menyatakan tenaga honorer segera ditiadakan mulai November 2023.

"Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing)," ujar Tjahjo.

Outsourcing dikenal sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (subkon).

Outsourcing biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau memusatkan perhatian kepada fokus utama perusahaan.

Baca juga: Dewan Sorot Honor Guru Kontrak belum Dibayar Disdik Pidie, Ini Penjelasan Kadisdik

Baca juga: Anggota DPRA Ini Minta Honor Guru Dayah Setara UMP, Begini Penjelasannya

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui dua mekanisme, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved