Breaking News:

Internasional

Pemerintah Malaysia Usul Penghapusan Hukuman Mati

Langkah pemerintah mencabut kewajiban vonis mati terhadap 11 jenis tindak kejahatan di Malaysia ditanggapi secara hati-hati oleh pegiat HAM

Editor: bakri
Mahathir Mohamad. (AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA) 

PUTRAJAYA - Pemerintah Malaysia sepakat mengusulkan penghapusan hukuman mati bagi setidaknya 11 jenis tindak pidana.

Berbeda dengan inisatif sebelumnya, kelompok oposisi kali ini isyaratkan dukungan terhadap mosi pemerintah.

Langkah pemerintah mencabut kewajiban vonis mati terhadap 11 jenis tindak kejahatan di Malaysia ditanggapi secara hati-hati oleh pegiat hak asasi manusia, lantaran kegagalan pemerintah sebelumnya dalam memenuhi janji serupa.

Saat ini hukuman mati masih berlaku bagi sejumlah tindak pidana berat, antara lain pembunuhan dan perdagangan narkoba.

Meski begitu, Malaysia sudah memberlakukan moratorium terhadap semua perintah eksekusi mati sejak tahun 2018 lalu.

Menteri Kehakiman Malaysia, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Jumat (10/6/2022), mengatakan, kabinet pemerintah sudah menyetujui mosi pencabutan hukuman mati.

Dia mengaku, pihaknya masih harus mempelajari jenis hukuman yang bisa menggantikan vonis mati.

Adapun Kementerian Kesehatan Malaysia sudah mengumumkan bakal menyusun rancangan amandemen UU terkait.

"Keputusan ini membuktikan prioritas pemerintah adalah memastikan bahwa hak semua orang dilindungi dan dijamin,” katanya.

Aliansi reformis Pakatan Harapan, yang dipimpin Mahathir Mohammad, sempat berjanji akan menghapus hukuman mati usai memenangkan pemilu Malaysia 2018 lalu.

Tapi, upaya pemerintah teradang oleh penolakan kelompok oposisi dan keluarga korban pembunuhan.

Baca juga: Bertemu Keluarga Setelah 8 Tahun Disekap di Malaysia, Tangisan Lili Pecah di Pelukan sang Paman

Baca juga: Tim Relawan Sahabat KS Jemput Wanita Tangse Terserang Stroke di Malaysia

Akhirnya pada 2019, Kementerian Kehakiman di Kuala Lumpur mencabut rencana tersebut dan membebaskan pengadilan memutus perkara sesuai bukti yang ada.

Inisiatif pemerintah dibuat pasca eksekusi mati terhadap warga Malaysia, Nagaenthran K Dharmalingam, yang divonis bersalah menyelundupkan narkoba.

Jalannya eksekusi sempat diwarnai aksi protes warga di Kuala Lumpur.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved