Berita Jakarta

Menteri Dilarang Bepergian Sebelum 15 Juni, Isu Reshuffle Kabinet Mencuat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali merombak kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya bersama Wapres Ma'ruf Amin

Editor: bakri
Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat gestur mengangkat tangan setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), diunggah Minggu (28/6/2020). 

* Dradjat Sebut Ada Nama Besar Tersingkir

JAKARTA - Isu rehuffle kabinet kembali mencuat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali merombak kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya bersama Wapres Ma'ruf Amin.

Menurut kabar yang beredar di kalangan elite politik di Senayan (Gedung DPR Ri, red), Presiden Jokowi disebut akan merombak kabinetnya pada Rabu 15 Juni besok.

Kebetulan dalam penanggalan Jawa, hari tersebut bertepatan dengan Rabu Pahing.

Presiden Jokowi sendiri diketahui kerap membuat kebijakan-kebijakan penting seperti reshuffle kabinet pada Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Seiring dengan isu reshuffle kabinet itu, beredar pula kabar bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju dilarang bepergian ke daerah atau ke luar Jakarta sebelum 15 Juni 2022.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menola berkomentar.

Pasalnya, kata Airlangga, perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Presiden Jokowi Undang Para Menterinya di Rabu PON, Bakal Ada Reshuffle Kabinet?

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi 8 Desember 2021, Sejumlah Nama Calon Menteri Bermunculan

"Saya no komen soal itu, terserah bapak Presiden," kata Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Airlangga juga tidak menjawab saat ditanya mengenai kabar adanya larangan menteri ke luar daerah sebelum tanggal 15 Juni.

Ia mengaku tidak mengetahuinya.

"Sebaiknya ditanyakan ke bapak Presiden bukan domain kami," katanya.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga enggan memberikan bocoran terkait rencana perombakan kabinet yang isunya semakin menguat.

Airlangga menegaskan akan mengikuti apa pun perintah Presiden.

"Enggak ada bocoran dan tidak ada update," ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo.

menyebut ada nama besar yang akan diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, karena reshuffle tersebut, kata Dradjat, akan muncul efek domino politik skala nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Dradjad mengaku juga mendengar rumor yang berhembus bahwa PAN akan akan mendapat amanat yakni satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Nama Ketum, Bang Zul (Zulkifli Hasan) juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ucap Drajad.

Dradjad mengklaim mendapat info langsung soal isu reshuffle itu dari sahabatnya yang berada di tim internal Presiden Jokowi.

Meski, disebut Dradjad, pada Senin (13/6/2022) kemarin sahabatnya itu belum menginformasikan lagi soal reshuffle kabinet.

Meski demikian, sebagai unsur pimpinan di PAN, kata Dradjad, pihaknya tentu harus memperhatikan dengan seksama apakah spekulasi tadi hanya rumor atau sesuatu yang mendekati kebenaran.

"Apalagi karena ada bumbu nama besar terguling tadi.

Yang jelas, Bang Zul dan seluruh jajaran PAN selalu siap dan selalu mengabdi bagi bangsa dan negara, baik di dalam ataupun luar kabinet," jelas Dradjad.

Hak Prerogatif Presiden

Adapun Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

"PAN dalam hal ini perlu saya tegaskan adalah partai pendukung pemerintah dan kami sudah berkomitmen dari awal mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sampai 2024 sesuai masa jabatan presiden dan wapres," lanjutnya.

Untuk diketahui, PAN merupakan parpol terakhir yang masuk dalam gerbong pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Namun hingga saat ini PAN juga belum mendapatkan jatah menteri di kabinet.

Eddy sendiri belum bisa mengonfirmasi apakah PAN akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Kami tidak bisa mengkonfirmasi apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN," ujar Eddy. (tribun network/fik/yud/mam/dod)

Baca juga: Mensos Risma Marah-marah Lagi, Pengamat Politik: Jokowi Sebaiknya Evaluasi dan Reshuffle Menteri

Baca juga: Reshuffle Kabinet Diisukan Dilakukan Hari Ini, Nama Nadiem Makarim Makin Santer Jadi Target

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved