Breaking News:

Konflik Rusia vs Ukraina

Rusia Mengakui Kehabisan Senjata untuk Perang di Ukraina, Derita Kerugian Militer Terbesar

Kremlin mengajukan RUU ke State Duma (Parlemen Rusia) tentang langkah-langkah ekonomi khusus untuk kontrateroris dan operasi lain di luar Rusia.

Editor: Faisal Zamzami
SPUTNIK/ALEXEY NIKOLSKY
Presiden Rusia Vladimir Putin tengah mencoba senapan terbaru yang diproduksi produsen senjata ternama Kalashnikov. (SPUTNIK/ALEXEY NIKOLSKY) 

SERAMBINEWS.COM, MOSKWA - Untuk pertama kalinya, Rusia mengakui kehabisan senjata dalam perang Ukraina, setelah pemerintah Presiden Vladimir Putin membuat rancangan undang-undang (RUU) federal yang memungkinkan negara itu memperbaiki senjata dan peralatan militer dengan cepat.

Pada Kamis (30/6/2022) malam, Kremlin mengajukan RUU ke State Duma (Parlemen Rusia) tentang langkah-langkah ekonomi khusus untuk kontrateroris dan operasi lain di luar Rusia.

Sebuah catatan penjelasan yang dilampirkan pada RUU tersebut mengatakan bahwa ada "peningkatan kebutuhan jangka pendek untuk perbaikan senjata dan peralatan militer," terutama di tengah perang Putin melawan Ukraina.

RUU itu mengusulkan, di antara langkah-langkah lainnya mulai pelaksanaan aset material dari cadangan negara, pengaktifan sementara kapasitas dan fasilitas mobilisasi, serta kerja lembur di tiap-tiap organisasi.

Teks rancangan undang-undang tersebut mencatat perlunya Rusia untuk memperbaiki senjata dan peralatan militernya, di tengah "operasi militer khusus di wilayah Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk dan Ukraina."

Hal itu mengacu pada serangan Rusia ke Ukraina, yang diperintahkan Putin diluncurkan akhir Februari.

“Kebutuhan untuk segera memenuhi kebutuhan itu, terutama dalam konteks pengenalan tindakan awal oleh negara asing dan organisasi internasional terhadap warga negara Rusia dan badan hukum Rusia,” menurut teks RUU itu sebagaimana dilansir Newsweek pada Sabtu (2/7/2022), yang telah menghubungi kementerian luar negeri Rusia untuk memberikan komentar.

Lebih lanjut catatan itu mengungkap bahwa tindakan itu akan memerlukan upaya fokus sementara di sektor ekonomi tertentu (di area tertentu), memuat ulang kapasitas produksi organisasi kompleks industri militer, termasuk mobilisasi, dan untuk mengatur dukungan sumber daya untuk pengiriman dalam kerangka tatanan pertahanan negara.

Menurut catatan penjelasan, RUU tersebut, jika ditandatangani menjadi undang-undang, maka Kremlin akan mendapat wewenang "untuk menetapkan peraturan khusus tentang hubungan kerja untuk organisasi tertentu, divisi mereka, dan fasilitas produksi tertentu."

Baca juga: Jika Sanksi AS dan Eropa ke Rusia Berlanjut, Harga Minyak Bakal Meroket Sampai Rp 35 Ribu Per Liter

Kerugian militer Rusia

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved