Breaking News:

Berita Aceh Tamiang

Mantan Datok Penghulu dan Kaur Keuangan di Aceh Tamiang Tersangka Korupsi, Ini Modus Keduanya

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Imam Asfali, mengungkapkan status dua tersangka ini ditetapkan kepada mantan Datok Penghulu Kampung Tanjung Seumantoh beri

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Mursal Ismail
SERAMBINEWS.COM/RAHMAD WIGUNA      
Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Imam Asfali didampingi AKP Muhammad Isral dan AKP Untung Sumaryo saat menghadirkan dua tersangka korupsi, Kamis (14/7/2022). Kedua tersangka merupakan mantan Datok Penghulu dan mantan Kaur Keuangan 

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Imam Asfali, mengungkapkan status dua tersangka ini ditetapkan kepada mantan Datok Penghulu Kampung Tanjung Seumantoh berinisial AM. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Polres Aceh Tamiang menetapkan dua mantan pejabat Pemerintahan Kampung Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, sebagai tersangka korupsi.

Keduanya dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian negara Rp 600 juta.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Imam Asfali, mengungkapkan status dua tersangka ini ditetapkan kepada mantan Datok Penghulu Kampung Tanjung Seumantoh berinisial AM. 

Satu lagi, mantan Kaur Keuangan berinisial MZ . Keduanya merupakan pejabat yang mengabdi pada periode 2015 hingga 2021.

Berdasarkan penyidikan Satreskrim Polres Aceh Tamiang, kedua tersangka telah menyalahgunakan wewenang yang menyebabkan negara mengalami kerugian di atas Rp 600 juta.

Baca juga: Jaksa Tangkap Eks Keuchik, Sekdes & Bendahara Desa di Nagan Raya, Korupsi Dana Desa Rp 523 Juta

Dalam kasus ini polisi menemukan empat modus kejahatan yang dilakukan tersangka, yakni menarik uang rekening desa tanpa prosedur, belanja fiktif. 

Kemudian menerbitkan qanun realisasi pertanggungjawaban anggaran kampung 2020 secara tidak benar dan menarik peyertaaan modal BUMK 2019 untuk kepentingan pribadi.

“Keduanya telah menyalahgunakan wewenang hingga terjadi kerugian negara yang begitu besar,” kata Imam, Kamis (14/7/2022).

Berdasarkan audit PPKN BPKP Aceh yang dilakukan 2 Juni 2022, kerugian negara yang dilakukan keduanya mencapai Rp 628.205.542,61.

Kerugian ini ditemukan dari lima kegiatan, yakni pembangunan balai kampung sebesar Rp 35.471.137, lapangan badminton Rp 15.004.000, pengeluaran fiktif Rp 289.166.207,64. 

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Desa Aneuk Laot Kota Sabang Mulai Disidang

Berikutnya penyertaan modal BUMK tahun 2019 senilai Rp 250 juta dan penyalahgunaan penerimaan uang kas Rp 43.248.908,11.

“Semua uang yang disalahgunakan ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Imam memastikan dalam kasus ini kedua tersangka sama sekali tidak ada mengembalikan uang yang telah disalahgunakan.

Penyidik sendiri masih terus menelusuri penggunaan uang ini dan tidak tertutup kemungkinan akan menyita aset atau barang yang dibeli menggunakan uang ini.

“Sejauh ini belum ada yang disita, masih proses.

Tentunya bila nanti ditemukan akan langsung kita amankan,” kata Imam didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Isral dan Kasi Humas AKP Untung Sumaryo.

Baca juga: Negara Rugi Rp 8,8 Triliun Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (2) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1e) KUHPidana dengan acamanan hukuman maksimal penjara seumur hidup. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved