Breaking News:

Berita Lhokseumawe

Kemenkumham Aceh Gelar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di Lhokseumawe, Ini Manfaatnya

Pasal 26 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan UU.

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di Lhokseumawe, Kamis (21/7/2022). 

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOkSEUMAWE - Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pemahaman Regulasi Status Kewarganegaraan Untuk Kepastian Hukum”. 

Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Kamis (21/7/2022) 

Hadir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Aceh, Sasmita SH, MH,dan Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar, SE, MM, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. 

Serta Perwakilan dari Imigrasi, Lapas, para camat, lurah, dan beberapa perwakilan masyarakat Kota Lhokseumawe, dengan total peserta 60 orang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Aceh, Sasmita SH, MH menjelaskan, kewarganegaraan menjadi unsur yang cukup penting bagi sebuah negara yang tentu akan selalu berkaitan dengan tanggung jawab dan hubungan timbal balik kepada negara. 

Maka dari itu, agar seseorang dapat diakui sebagai warga negara, diatur dalam konstitusi sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 26 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan menurut Undang-undang sebagai warga negara.

Baca juga: VIDEO Putra Aceh Ceritakan Pindah Kewarganegaraan Australia

Sedangkan penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Selebihnya, Konstitusi mengamanatkan mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.

Berdasarkan hal di atas maka lahirlah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Berkaitan dengan kewarganegaraan yang menjadi ranah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, makanya hari ini kita gelar sosialisasi ini di Lhokseumawe," katanya.

Lanjutnya,  Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip 'ius sanguinis' yang mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran.

Warga negara merupakan unsur hakiki yang menjadi pokok suatu negara.

Baca juga: Kisah Gadis Ditinggal Ibunya Kembali ke Indonesia, Rohana Akhirnya Dapat Kewarganegaraan Malaysia

Karena itu, seperti apa yang dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) UUD Tahun 1945, setiap masyarakat akan memiliki status kewarganegaraan yang menimbulkan hubungan timbal balik antarwarga negara dan negaranya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved