Breaking News:

Berita Aceh

Hampir 17 Tahun Damai Aceh, Hak Eks Kombatan Hingga Korban Konflik Belum Terpenuhi?

Pihak GAM sudah mengintegrasi semua pasukannya dan masyarakat sudah hidup dalam masyarakat

Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Diskusi Aceh Resource and Development (ARC) membahas soal percepatan penyelesaian hak-hak eks kombatan, eks tapol napol dan korban konflik di Aceh di Kriyad Muraya Hotel, Banda Aceh, Rabu (27/7/2022) 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Deputi II Badan Reintegrasi Aceh ( BRA), Tgk Amni, mengatakan bahwa proses reintegrasi selama ini sudah berlangsung dan berjalan lancar.

Dia menyebutkan, terjadinya perundingan di Helsinky akibat adanya konflik di Aceh.

Hal itu disampaikan Tgk Amni dalam diskusi yang digelar Aceh Resource and Development (ARC) membahas soal percepatan penyelesaian hak-hak eks kombatan, eks tapol napol dan korban konflik di Aceh. Kegiatan ini berlangsung di Kriyad Muraya Hotel, Banda Aceh, Rabu (27/7/2022).

"Alhamdulillah proses reintegrasi ini sudah berlangsung. Pihak GAM sudah mengintegrasi semua pasukannya dan masyarakat sudah hidup dalam masyarakat.

Namun ada hak-haknya yang belum tersampaikan dan terpenuhi. Tidak semuanya," kata Tgk Amni dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com.

Baca juga: Ini Fakta Baru Terungkap Dalam Sidang Perdana Kasus Penembakan Eks Kombatan GAM 

Dia menyebutkan bahwa selama ini kendala dalam pembagian tanah untuk mantan kombatan karena Badan Pertanahan Nasional ( BPN) tidak memiliki kewenangan untuk memberikan lahan tersebut dalam kawasan hutan.

"Di sejumlah Kabupaten/kota itu tidak punya tanah areal penggunaan lain (APL) dan itu menjadi kendala yang sangat besar.

Karena Bupati daerah itu sendiri, dia punya kekuasaan untuk memberikan tanah untuk diretribusikan dalam kawasan APL," kata dia.

Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Amri, menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Aceh tertinggi di Sumatera

"Jadi data yang disampaikan oleh BPS itu valid. Indikatornya ada pegangguran, pemerataan ekonomi yang tidak sesuai. Jadi pemerintah harus diselesaikan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Amri.

Baca juga: Bupati Aceh Jaya Serahkan Berkas Pengusulan 300 Hektar Sertifikat Tanah untuk eks Kombatan

Amri mengatakan, Negara Republik Indonesia sangat luas. Provinsi Aceh misalnya memiliki perkebunan yang sangat luas begitu juga dengan potensi sumberdaya kelautan yang melimpah.

Panjangnya garis pantai dan luas lautan Aceh menyiman potensi perikanan yang sangat menjanjikan.

Khairil dari Koalisi NGO HAM, menyebutkan bahwa pihaknya sudah pernah mengirim surat ke BRA terkiat jumlah data korban konfilik yang sudah menerima lahan.

Namun hingga saat ini, kata dia, surat itu tidak ada jawaban.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved