Breaking News:

Berita Politik

Pakar Hukum Usul Bacaleg DPR dan DPD RI dari Aceh Wajib Ikuti Uji Baca Alquran 

Kini, Pakar Hukum Aceh, Imran Mahfudi mengusulkan agar bacaleg DPR dan DPD RI asal Aceh juga diwajibkan mengikuti uji baca Alquran. 

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
Dok Pribadi
Pakar Hukum, Imran Mahfudi 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Salah satu kekhusussan Aceh dalam pelaksanaan Pemilu adalah adanya kewajiban bagi bakal calon legislatif ( bacaleg) DPRA dan DPRK yang beragam Islam untuk mengikuti uji baca Alquran.

Kewajiban tersebut telah diterapkan sejak Pemilu tahun 2009, dengan tidak membedakan antara bacaleg dari partai lokal maupun partai nasional.

Kini, Pakar Hukum Aceh, Imran Mahfudi mengusulkan agar bacaleg DPR dan DPD RI asal Aceh juga diwajibkan mengikuti uji baca Alquran. 

"Bukankah bacaleg DPR dan DPD RI juga merupakan perwakilan rakyat Aceh dan daerah pemilihannya juga di Aceh, kenapa kepada mereka tidak diberlakukan uji baca Alquran?" kata Imran.

Pertanyaan ini, menurut Imran, harus dijawab baik dari sisi regulasi Pemilu maupun dari sisi penguatan kekhususan Aceh, yang salah satunya adalah pelaksanaan syariat Islam.

Jika dikaitkan dengan regulasi Pemilu, pelaksanaan uji baca Alquran untuk bacaleg DPRA dan DPRK dari partai nasional juga tidak ada regulasinya.

Baca juga: Cawabup Bener Meriah, Dalimi dan Yusrol Lulus Uji Baca Alquran

Dalam ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) point c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewajiban uji baca Alquran hanya bagi bacaleg dari parlok.

Namun untuk memenuhi salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh juga menerapkan ketentuan tersebut untuk bacaleg dari partai nasional.

"Di mana ketentuan dalam Qanun 3 Tahun 2008 hanya dikhususkan untuk partai politik lokal, namun dalam kenyataannya praktik uji baca Alquran untuk bacaleg DPRA dan DPRK untuk partai nasional juga tetap diterapkan dalam tiga kali Pemilu terakhir," ucap Imran.

Menariknya, kondisi ini ternyata tidak ada pihak yang mempersoalkan hal tersebut.

Kebiasaan yang telah dipraktikkan dalam tiga kali Pemilu terakhir haruslah dianggap sebagai suatu bentuk hukum baru yang bisa diterapkan sehingga perlu juga diterapkan bagi bacaleg DPRRI dan DPD dari Aceh.

Apalagi mengingat anggota DPR dan DPD RI asal Aceh lebih banyak mewakili rakyat Aceh, dimana dengan jumlah 17 orang (13 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI), mewakili seluruh kepentingan politik rakyat Aceh di parlemen dan komitmen pelaksanaan kekhususan Aceh akan sangat dipengaruhi oleh sikap dari ke 17 wakil Aceh tersebut.

Baca juga: 29 Calon Komisioner KIA Menunggu Hasil Uji Baca Alquran dan Wawancara

"Ketiadaan uji baca Alquran untuk bacaleg-dpr-ri' title=' bacaleg DPR RI'> bacaleg DPR RI dan DPD RI selama ini telah menimbulkan ketidaksempurnaan dalam tradisi pemilihan di Aceh dengan nuansa kekhususannya," ungkapnya.

"Di mana untuk pemilihan keuchik, DPRA/DPRK, Bupati/Wali Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, semuanya melalui tahapan uji baca Alquran,” urainya.

“Maka kekhususan tersebut akan menjadi hambar apabila untuk bacaleg-dpr-ri' title=' bacaleg DPR RI'> bacaleg DPR RI dan DPD RI tidak ada uji baca Alquran," tegasnya.

Untuk itu, Imran mendorong DPRA, KIP Aceh, Bawaslu Aceh melakukan koordinasi dengan KPU RI agar merumuskan suatu regulasi baru yang mengharuskan bagi bacaleg DPR dan DPD RI dari Aceh untuk mengikuti tahapan uji baca Alquran.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved