Perkuat Syariat Islam di Aceh, Tu Sop Ajak Partai Aceh Masuk Surga Lewat Politik

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam, dari sejak masa kesultanan hingga era demokrasi saat ini.

Tetapi sejauh mana implementasinya sekarang, semakin baik atau semakin buruk? Dimana pula masalahnya? Tema inilah yang dibahas dalam pengajian di Kantor Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Senin (1/8/2022) yang diisi oleh Tgk Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop.

DEWAN Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), rutin menggelar pengajian pada hari Senin pertama setiap bulannya.

Kali ini yang diundang Tgk Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop, Pimpinan Dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunieb, Kabupaten Bireuen.

Tema yang dibahas seputar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Seluruh pengurus teras DPA PA hadir, antara lain Ketua Umum DPA PA, Muzakir Manaf (Mualem), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, dan para pengurus teras lainnya.

Juga hadir Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya, Ketua Fraksi PA di DPRA dan para anggota dewan lainnya.

Pengajian berlangsung santai dan sesekali diselingi tawa.

Tu Sop dalam pemaparannya menjelaskan banyak hal, mulai dari sejarah singkat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, bagaimana regulasi disusun, masalah yang timbul saat ini, dan solusi yang harus diambil.

Menurutnya, masyarakat Aceh patut bersyukur karena Syariat Islam sudah ada sejak masa kesultanan dan masih berlangsung hingga sekarang.

Baca juga: DPRA Reposisi Anggota Alat Kelengkapan Dewan, Partai Aceh Dapat 5 Ketua, Fraksi PKB-PDA Kosong

Baca juga: Partai Aceh Ganti Tiga Kader di DPRK Aceh Utara, Ini Sosoknya

Namun demikian, penerapkan Syariat Islam saat ini sudah jauh berbeda dengan masa ketika Aceh masih menjadi negara kesultanan.

Saat itu, Syariat Islam benar-benar diterapkan secara kaffah dan menjadi mercusuar di Nusantara.

“Saat ini Aceh bukan lagi sebagai sebuah bangsa, tetapi menjadi bagian dari satu negeri.

Kita hidup di era demokrasi.

Ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita mengajak orang untuk kembali ke Islam.

Butuh cara tersendiri, butuh strategi tersendiri,” kata Tu Sop.

Islam di Aceh saat ini dikatakan Tu Sop, sebagiannya cenderung sekuler, baik itu sekuler kiri maupun sekuler kanan.

Karena itu, untuk menarik kembali mereka yang sekuler ke jalur yang benar, perlu syariat dalam berpolitik, sehingga perjalanan ke politik juga menjadi perjalanan menuju ke surga.

“Maka hari ini saya tantang anda semua (pengurus Partai Aceh) untuk masuk surga lewat politik, ada sepakat?” tanya Tu Sop.

“Sepakat!” jawab seluruh peserta pengajian serempak.

Tu Sop lalu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sekarang ini yang belum berjalan maksimal, yang hanya berfokus pada tindakan dan hukuman, tetapi tidak pada pembinaan.

Selain itu, Syariat juga belum dilaksanakan secara menyeluruh di semua aspek kehidupan.

Karena itu, penting bagi pemerintah melalui dinas-dinas teknis terkait untuk bekerja dengan mengacu kepada konsep-konsep syariah.

Hal ini lah yang menurut Tu Sop belum tercermin dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Sebagai contoh, Tu Sop mengutip sebuah hasil penelitian yang menyebutkan bahwa hampir 80 persen mahasiswa di Aceh tidak bisa membaca Alquran.

“Jadi apa yang mereka pelajari kemarin? Apa seperti ini konsep syariat dalam pendidikan?,” tanyanya.

Contoh lainnya ketika anak-anak TK (Taman Kanak-kanak) diajari tentang manasik haji.

Menurutnya itu pemaknaan yang salah tentang pendidikan syariat.

“Untuk apa mereka diajari manasik haji? Belum tentu pun mereka nanti naik haji.

Itu hanya penampilan saja.

Tidak penting itu penampilan, yang penting itu akidah dan akhlak, ini ilmu dasar dalam Islam,” tukasnya.

Tu Sop sangat menekankan pentingnya syariat dalam pendidikan, karena pendidikanlah yang akan menentukan kualitas generasi Aceh di masa mendatang.

Oleh sebab itu, penting bagi dinas pendidikan untuk menerapkan konsep-konsep syariat.

“Regulasi syariat sudah berlaku di Aceh sejak kapan? Kalau dari situ kita mulai syariat di dunia pendidikan, hari ini coba bayangkan generasi baru kita,” tuturnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk sektor dan dinas-dinas lainnya, seperti sektor perbankan, dinas kesehatan, bappeda, infokom, dan lain-lainnya, dimana semua kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan syariat.

Citra Buruk

Satu hal yang membuat Tu Sop kesal, realitas yang terjadi saat ini, Aceh justru mempromosikan syariat secara buruk.

Hal itu terjadi karena cara dan strategi yang diterapkan keliru, sehingga akhirnya menjadi bumerang bagi syariat.

Dampaknya, kesan yang muncul kemudian adalah: karena menerapkan Syariat Islam, ekonomi Aceh menjadi menurun, kehidupan sosial bermasalah, dan kriminal meningkat.

Padahal sebenarnya fungsi-fungsi syariat itu yang tidak dijalankan.

“Akhirnya kita sendiri yang menjatuhkan syariat.

Sudah kita deklarasikan, tetapi tidak kita fungsikan, sehingga citra syariat menjadi rusak,” ucapnya.

“Kenapa? Mungkin karena tidak cukup tangan-tangan kreatif yang mampu memfungsikan syariat.

Terobosan ini yang perlu kita lakukan” imbuh Tu Sop.

“Kita ingin buktikan, kita promosikan ke Nusantara bahwa syariat itu bagus, jangan waktu diterapkan syariat justru kita terpuruk di semua aspek,” ucapnya lagi.

Disamping itu, pelibatan ulama dalam penyusunan regulasi-regulasi yang terkait syariah juga sangat kurang.

Seperti dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah, ulama tidak dilibatkan dalam menyusun kajian akademik karena mungkin dianggap tidak pintar.

Ulama hanya diundang di akhir, untuk legitimasi.

“Padahal otoritas syariah itu ada di ulama,” pungkas Tu Sop.

Tusop berharap Partai Aceh bisa memperjuangkan hal ini sehingga fungsi-fungsi syariat bisa dijalankan di semua lembaga pemerintahan.

“Pada masa kesultana, Islam bisa menjadi mercusuar di Nusantara.

Coba tantang apa Islam hari ini di Aceh bisa menjadi mercusuar di Nusantara? Tetapi harus benar-benar menerapkan konsep syariat, memberikan solusi, bukan beban,” ucap Tu Sop.

Perbaiki Politik

Tu Sop menjelaskan, kunci agar dinas-dinas menjalankan fungsi-fungsi syariat ada pada pemimpin, dan pemimpin itu lahir dari partai politik.

Karena itu, perbaikan politik juga hal yang sangat penting.

“Kalau kita tidak mengubah politik, melahirkan leader-leader sesuai sesuai dengan kekhususan Aceh, ini tidak akan jalan.

Akhirnya Aceh berada di tangan yang salah terus,” ujar Tu Sop.

“Persoalan ini (Syariat Islam) bukan di pesawat, tetapi kaptennya, sehingga akhirnya syariat mengalami disfungsi,” tambah Tu Sop bertamsil.

Calon Wakil Mualem

Pengajian diakhiri dengan sesi diskusi. Termasuk yang ikut memberikan tanggapan Sekretaris Jenderal DPA PA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak.

Dia mengatakan bahwa Partai Aceh siap memperjuangkan usulan dari ulama-ulama dayah di parlemen dalam rangkat penguatan Syariat Islam.

“Alhamdulillah, sekarang ini Komisi VI (bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan) kita (Partai Aceh) yang pegang.

Kita siap menerima masukan dari teungku-teungku dayah dalam hal penguatan Syariat Islam untuk kami perjuangkan di parlemen,” kata Abu Razak.

Tanggapan juga muncul dari peserta pengajian lainnya, Tgk Muhammad Amin, mantan anggota DPRK Bener Meriah.

Dia mengatakan, untuk bisa mewujudkan Syariat Islam di Aceh kuncinya adalah kekuasaan.

Karena itu, kekuasaan harus dipegang.

“Untuk mewujudkan itu, kekuasaan harus kita pegang.

Kalau Mualem gubernur, maka Tu Sop wakilnya.

Dengan demikian umara dan ulama sudah bersatu.

Kalau Allah memberikan izin, Alhamdulillah,” ucapnya.

Tanggapan dari Tgk Muhammad Amin itu langsung disambut riuh dan tepuk tangan dari seluruh peserta pengajian.

Sementara Tu Sop dan Mualem terlihat hanya tersenyum. (*)

Baca juga: Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna, Mualem Tunjuk Tarmizi SP jadi Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA

Baca juga: Pesan Toke Seum Pada Milad 15 Tahun Partai Aceh