Breaking News:

Berita Banda Aceh

Delegasi Pemprov Papua Kunjungi Aceh

Delegasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Aceh

Editor: bakri
FOTO BIRO ADPIM SETDA ACEH
Asisten I Sekda Aceh, Dr M Jafar, didampingi Asisten III, Dr Iskandar AP, dan Kepala SKPA terkait melakukan pertemuan dengan delegasi Pemprov Papua di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/8/2022). 

BANDA ACEH - Delegasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Aceh.

Kunjungan itu dalam rangka melakukan studi banding untuk mempelajari pola dan pengelolaan kelembagaan otonomi khusus (otsus) di Aceh.

Pertemuan delegasi Pemprov Papua dengan tim Pemerintah Aceh berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/8/2022).

Studi banding itu dilakukan Delegasi Pemprov Papua untuk mempersiapkan implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang sudah disahkan Presiden RI.

Kedatangan delegasi Papua itu diterima Asisten I dan III Sekda Aceh, Dr M Jafar SH MHum dan Dr Iskandar AP SSos MSi.

Turut hadir, 10 Kepala SKPA keistimewaan Aceh.

M Jafar mengatakan, pelaksanaan otsus yang dilakukan Pemerintah Aceh mengacu pada berberapa landasan yuridisial yakni UU Nomor 44 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 11 Tahum 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah seperti sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.

Berdasarkan UU, PP, dan Permendagri itu, menurut M Jafar, Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan kemudian diubah atau disempurnakan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019, sebut M Jafar, maka dibentuklah 10 SKPA dan lembaga keistimewaan atau instansi khusus yang hanya ada di Aceh yakni Keurukon Katibul Wali, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Satpol PP dan WH, Dinas Pertanahan, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, Sekretariat Baitul Mal, Sekretariat MPA, dan Sekretariat BRA.

Baca juga: Lagu "Aku Papua" Berkumandang di Depan Ganjar

Baca juga: Mahasiswa asal Papua Lulus di FEB Lewat Jalur Beasiswa Afirmasi di USK

Dari 10 SKPA itu, tujuh instansi bertugas menyelenggarakan keistimewaan dan tiga SKPA menjalankan urusan kekhususan Aceh.

Asisten Bidang Umum Setdaprov Papua, Y Derek Hegemu, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan pihaknya dalam rangka studi banding terkait kelembagaan berdasarkan otsus yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh selama ini.

Dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tahun lalu, menurutnya, Pemprov Papua terus bergerak dan belajar.

Jadi, lanjut Derek Hegemu, kedatangan pihaknya ke Aceh untuk mengadopsi pola dan sistem pengelolan kelembagaan khusus dan keistimewaan di Aceh guna diterapkan di Papua yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi kemsyarakatan di Bumi Cedrawasih. (jal)

Baca juga: Berkunjung ke Kantor YARA, Mahasiswa Papua Akui Aceh Sangat Toleran dan Nyaman

Baca juga: Indonesia Punya 3 Provinsi Baru dari Papua, Ini Daftar 37 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kotanya

Baca juga: Fakta Meninggalnya Bupati asal Papua, Sempat Hubungan Intim, Penyakit Jantung, Ikut Rakernas PDIP

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved