Breaking News:

Dana Otsus Berkurang jadi 1 Persen

APBA 2023 Merosot Tajam, Pj Gubernur Minta Presiden Terbitkan Bantuan Khusus Setara Otsus Papua

Berkenaan dengan hal itu, Pj Gubernur memohon bantuan Presiden agar berkenan mengalokasikan Bantuan Khusus setara 2,25 Persen dari DAU Nasional

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Surat Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, kepada Presiden RI terkait dana Bantuan Khusus 2023. 

Berikut isi surat lengkap Pj Gubernur Aceh kepada Presiden:

Nomor : 188/12314
Sifat     : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal: Dana Otonomi Khusus Aceh

Banda Aceh, 9 Agustus 2022
Yang terhormat:
Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta

Baca juga: Menyedihkan Nasib Ronaldo di Usia Senja, Kerap Bertengkar dengan Klub hingga Kesepian Sendiri

Baca juga: Nasib Tragis Wanita 30 Tahun, Dirudapaksa oleh Pemuda saat Pingsan Usai Kecelakaan, Korban Meninggal

Baca juga: Teror Jelang HUT RI, KKB Bakar Fasilitas Umum dan Rumah Warga di Papua, Baku Tembak dengan Aparat

1.    Berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama (2008) sampai dengan tahun kelima belas (2022) yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas (2023) sampai dengan tahun kedua puluh (2027) yang besarnya setara dengan 1 % (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Penurunan Dana Otonomi Khusus mulai tahun 2023 kelevel 1 % (satu persen) yang diperkirakan sekitar 4 (empat) trilyun rupiah, signifikan berdampak negatif bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) di Aceh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelaksanaan keistimewaan Aceh.

2.    Hasil kajian Program Kompak (Kajian Peranan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan Aceh, Kerjasama Kemiteraan dengan Pemerintah dan Pemerintah Aceh, terlampir) menunjukkan bahwa Dana Otonomi khusus sangat besar peranannya bagi perekonomian Aceh yang menyebabkan ruang fiskal Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh diposisi sangat baik, sehingga pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang mengalami pertumbuhan yang signifikan.

3.    Sehubungan dengan rencana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode DPR RI Tahun 2019-2024/Prolegnas Jangka Menengah, maka kami mengusulkan agar norma Pasal 183 ayat (2) dapat diubah menjadi "Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, yang besarnya setara dengan 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

4.    Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, sambil menunggu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kami mohon bantuan Bapak Presiden agar berkenan mengalokasikan bantuan khusus setara 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional (sama dengan yang dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021) melalui mekanisme Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 guna mendukung kestabilan pendanaan bagi Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh. Pengalokasian bantuan khusus ini tentunya akan diikuti dengan proses perencanaan yang lebih baik, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaannya diberbagai bidang.

5.    Demikian harapan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih.

Pj Gubernur Aceh
Achmad Marzuki

Tembusan :
Ketua MPR RI;
Ketua DPR RI;
Ketua DPD RI;
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
Menteri Sekretaris Negara RI;
Menteri Dalam Negeri RI;
Menteri Keuangan RI;
Menteri PPN/Kepala Bappenas RI;
Ketua Badan Legislasi DPR RI;
Ketua Forbes Anggota DPR/DPD RI Asal Aceh;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved