Mendesak, Kehadiran Museum Perdamaian dan Trauma Center di Aceh

BANDA ACEH - Kehadiran museum perdamaian dan trauma center dinilai sebagai hal yang mendesak di Aceh.

Pemerintah Aceh bersama DPRA diharapkan bisa merealisasikan secepatnya sebagai bagian dari memorabilia (peristiwa yang patut dikenang), di samping tersedianya pusat layanan bagi korban konflik Aceh yang memerlukan trauma healing berjangka panjang.

Wacana tentang perlunya dibangun museum perdamaian dan pusat penanganan trauma tersebut mengemuka dalam talkshow yang diprakarsai Flower Aceh bersama Infid di Studio Radio Serambi FM, Selasa (16/8/2022) sore.

Talkshow tersebut digelar dalam rangka Refleksi 17 Tahun Perdamaian Aceh dengan tema Menyembuhkan Luka Korban Konflik.

Flower dan Infid selaku penyelenggara mengundang tiga narasumber dalam talkshow ini, yakni Riswati MSi (Direktur Eksekutif Flower Aceh), Sharli Maidelina SPd (Ketua Pokja Perempuan/Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh), dan Feri Malik Kusuma MH (aktivis hak asasi manusia/HAM).

Talkshow satu jam itu dipandu Wartawan Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika.

Dalam talkshow itu hanya Sharli Maidelina yang hadir langsung ke studio, sedangkan dua narasumber lainnya join via zoom karena sedang berada di Jakarta.

Tiga narasumber yang mengisi talkshow radio tersebut sepakat bahwa kehadiran museum perdamaian dan trauma center merupakan hal yang mendesak bagi Aceh.

“Perdamaian Aceh sudah 17 tahun, tapi belum ada museumnya.

Padahal, perdamaian Aceh itu sesuatu yang sangat patut dikenang dan menjadi inspirasi bagi dunia.

Baca juga: Peringatan 17 Tahun Damai Aceh, Mantan Kombatan GAM Layak Diberikan Penghargaan

Baca juga: 17 Tahun Damai Aceh, Sekjen PB HMMI Nilai Mantan Kombatan GAM Layak Dapat Penghargaan 

Saya berharap Wali Nanggroe dan Pemerintah Aceh bersama DPRA bisa merealisasikan museum perdamaian itu secepatnya,” kata Sharli.

Menurut Sharli, di dalam museum perdamaian itu nantinya harus ada trauma center yang menjalankan mandat untuk menangani para korban konflik yang mengalami trauma psikis.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), kata Sharli, malah sudah mendata korban konflik di 14 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Dari pendataan itu terhimpun 5.195 data korban yang patut diduga berkualifikasi sebagai pelanggaran HAM.

“Data tersebut sudah kami serahkan ke DPRA dengan rekomendasi bahwa para korban memerlukan reparasi mendesak,” kata Sharli.

Andainya Aceh memiliki trauma center sebagai bagian dari museum perdamaian, lanjut Sharli, maka para korban konflik ataupun korban pelanggaran HAM itu akan bisa ditangani secara intensif di trauma center tersebut.

“Aceh perlu trauma center.

Pulihkan dulu psikisnya.

Bagaimana bisa kita merawat perdamaian kalau masih ada jiwa-jiwa yang terluka,” imbuh Sharli.

Riswati MSi selaku Direktur Eksekutif Flower juga sangat sependapat bahwa di Aceh perlu dibangun museum perdamaian yang di dalamnya ada trauma center.

“Trauma center itu bukan saja perlu bagi korban konflik yang jumlahnya ribuan, tetapi juga kita perlukan untuk menangani korban-korban kekerasan seksual yang belakang ini banyak terjadi di Aceh,” ujarnya.

Menyembuhkan luka-luka para korban konflik, menurut Riswati, bukanlah persoalan mudah.

Oleh karenanya, diperlukan upaya terpadu untuk menangani luka fisik dan psikis para korban konflik dan tempat yang paling ideal untuk itu adalah trauma center.

“Kita tidak akan bisa membangun masa depan yang baik jika sebagian dari masyarakat kita masih terpasung oleh kegelapan masa lalu, masih memperjuangkan keadilan, dan hak-haknya sebagai korban konflik,” kata Riswati.

Menurut Riswati, trauma healing harus pula menjangkau ke akar rumput, ke desa-desa, tempat tindak kekerasan pada masa konflik dulunya paling banyak terjadi.

Narasumber ketiga, Feri Malik juga sepakat bahwa Aceh perlu memiliki museum perdamaian dan trauma center.

“Kita dorong kehadiran museum perdamaian di Aceh.

Kita sudah punya Museum Tsunami untuk mengenang peristiwa gempa dan tsunami yang mahadahsyat melanda Aceh pada tahun 2004.

Tapi pada Agustus 2005 ketika konflik Aceh berakhir karena Pemerintah RI dan GAM berdamai, kita belum punya museum perdamaiannya,” kata Feri.

Menurutnya, dengan adanya museum perdamaian orang lain bisa belajar banyak tentang resolusi konflik di Aceh, karena konflik bersenjata di Aceh diakhiri dengan perdamaian.

“Aceh bisa jadi model dalam penyelesaian konflik.

Tapi perdamaian kita haruslah berkeadilan, berpihak pada korban, agar potensi konflik tidak berulang,” ujarnya. (dik)

Baca juga: Mualem Ultimatum Pengganggu Damai, Pulang ke Aceh jangan Cuap-cuap dari Luar Negeri

Baca juga: Aturan Gizi Baru di Kubu PSG, Para Pemain Pantang Minum Minuman Bersoda dan yang Manis-manis