Breaking News:

Opini

Catatan Kritis Perubahan Qanun Jinayat

DPRA sepakat untuk pemberatan hukuman terhadap pelanggar Qanun Jinayat, yaitu dengan merevisi pasal 34, 47 dan 50

Editor: bakri
Catatan Kritis Perubahan Qanun Jinayat
FOR SERAMBINEWS.COM
NUR AISYAH, Penggiat di Cahaya Setara Indonesia (CSI) dan Pemerhati Masalah Sosial

OLEH NUR AISYAH, Penggiat di Cahaya Setara Indonesia (CSI) dan Pemerhati Masalah Sosial

QANUN No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masuk sebagai salah satu usulan rancangan qanun dalam program legislasi Aceh prioritas 2022.

Sebagai tindak lanjut, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan pemerintah Aceh sedang melakukan revisi terhadap qanun tersebut.

DPRA sepakat untuk pemberatan hukuman terhadap pelanggar Qanun Jinayat, yaitu dengan merevisi pasal 34, 47 dan 50.

Landasan perubahan ini, menurut tim pembahas di DPRA, berpijak pada penilaian mereka yang memandang bahwa ketentuan sebelum perubahan, belum sepenuhnya memihak kepada korban, sehingga perlu dilakukannya perubahan dengan pemberatan hukuman terhadap pelanggar Qanun Jinayat.

Pertanyaan kritis yang muncul kemudian adalah: “apakah dengan pemberatan hukuman akan berdampak pada keberpihakan dan pemenuhan hak korban?” Penanganan kasus Penanganan kasus kekerasan seksual di Aceh mengalami dualisme hukum, dimana sebagian daerah di Aceh memakai UU Perlindungan Anak, sementara di sebagian daerah yang lain menggunakan Qanun Jinayat.

Tapi dalam praktiknya, kebanyakan kasus ditangani dengan menggunakan Qanun Jinayat.

Penggunaan qanun Jinayat sebagai dasar hukum penyelesaian perkara pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak didasarkan pada adanya surat edaran Jaksa Agung No.SE- 2/E/EJP/11/2020 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana umum dengan hukum Jinayat di Provinsi Aceh.

Baca juga: Qanun Jinayat Harus Bela Anak

Baca juga: Pasal di Qanun Jinayat Perlu Direvisi, Dinilai Tak Ada Keadilan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Selain itu, pada pasal 72 Qanun Jinayat juga menyebutkan bila perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dalam qanun dan diatur juga dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP, yang berlaku adalah aturan dalam Qanun Jinayat.

Penggunaan Qanun Jinayat dalam menangani pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak mendapat sorotan tajam dari publik.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved