Breaking News:

Rp 2.800 Triliun Dana Pensiunan PNS Bebani Negara, Sri Mulyani Ingin Skemanya Diubah

Melihat fakta beban keuangan negara mencapai Rp 2800 triliun hanya untuk dana pensiun PNS, menteri keuangan Sri Mulyani minta skema tersebut dirubah.

Editor: Amirullah
Kolase Serambinews / Dok Tribun Jabar dan Pixabay Mohamad Trilaksono
Ilustrasi - Rp 2.800 Triliun dana pensiunan PNS membebani negara 

SERAMBINEWS.COM - Rp 2.800 triliun uang negara menguap untuk membayar dana pensiun PNS.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan uang sebesar itu membebani negara.

Melihat fakta beban keuangan negara mencapai Rp 2800 triliun hanya untuk dana pensiun PNS, menteri keuangan Sri Mulyani minta skema tersebut dirubah.

Perubahan skema dana Pensiunan PNS ini demi kebaikan bangsa Indonesia.

Mengutip dari Kompas.com, Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin skema pensiunan segera diubah.

"Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/8/2022).

Saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.

Baca juga: Jokowi Umumkan Anggaran Belanja Negara 2023 Rp3.041 T, Apakah Gaji PNS/TNI-Polri Naik?

Begitu pula dengan TNI dan Polri yang menggunakan skema sama namun dikelola oleh PT Asabri.

Namun, menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN.

Kondisi tersebut dinilai membebani APBN dalam jangka panjang sebab dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu.

"Yang terjadi sekarang, ASN, TNI, POLRI memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan Asabri namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh," ujarnya.

"Ini tidak kesimetrian dan memang akan menimbulkan suatu resiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani berharap DPR bisa mendukung reformasi skema pensiunan PNS melalui menghasilkan produk Undang-Undang (UU) sebagai landasan hukum.

"Sampai sekarang kita belum memiliki UU pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk reformasi di bidang pensiunan di Indonesia," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Gaji PNS Ada Kemungkinan Naik, Presiden Jokowi akan Sampaikan Nota Keuangan 2023 Besok

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved