Breaking News:

Berita Kutaraja

Balitbang Kemenhan Gelar FGD Bahas Poros Maritim di Aceh, Cegah Kejahatan Internasional

Kegiatan tersebut mengangkat tema penelitian dan pengembangan strategi pertahanan pulau-pulau besar dalam mendukung kebijakan RI sebagai poros maritim

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Telmaizul Syatri sedang berbicara pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhan RI di Gedung BTU Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Selasa (30/8/2022). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan ( Balitbang Kemenhan) Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion ( FGD) bersama sejumlah pihak terkait di Aceh di Gedung BTU Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Selasa (30/8/2022).

Kegiatan tersebut mengangkat tema penelitian dan pengembangan strategi pertahanan pulau-pulau besar dalam mendukung kebijakan Indonesia sebagai poros maritim.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan itu, dari pihak Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Polairud Polda Aceh, SPKKL Bakamla Aceh, PSDKP Lampulo, KPP DJBC Aceh, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Aceh. 

Kegiatan itu juga diikuti oleh beberapa instansi vertikal terkait lainnya sebagai tamu undangan, seperti perwakilan dari Kodam Iskandar Muda, Lanud SIM, dan Lanal Sabang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Telmaizul Syatri yang menjadi salah satu pembicara menyampaikan dukungan dalam proses kebijakan poros maritim melalui koordinasi bersama instansi-instansi terkait. 

“Diskusi ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi strategis dari beberapa instansi terkait, termasuk imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan laut/perairan, meliputi perlintasan manusia dan alat angkut di wilayah Selat Malaka," jelas Telmaizul. 

Baca juga: Kasus Proyek Satelit Kemenhan Rugikan Ratusan Miliar, Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi

Hasil diskusi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk kajian strategis dalam rangka pertahanan pulau-pulau besar sebagai poros maritim

“Kebijakan poros maritim akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pencegahan potensi-potensi rawan pelanggaran dan kejahatan internasional seperti imigran gelap, dan pengungsi," sebutnya.

"Selain itu, transnational organized crime, narkotika, dan illegal fishing seperti yang sudah dilakukan selama ini bersama dengan PSDKP dan Polairud,” tutup Telmaizul.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved