Berita Jakarta
Mendagri Ancam Ganti Pj Kepala Daerah Jika Gagal Kendalikan Inflasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kinerja kepala daerah maupun penjabat kepala daerah
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kinerja kepala daerah maupun penjabat kepala daerah berkaca dari pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Tito pun mengaku tak segan untuk mengganti penjabat kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi di daerah yang mereka pimpin.
"Kalau dia pj (penjabat), itu salah satu bahan dari kita untuk menilai, mengevaluasi, bila perlu ganti," kata Tito seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Sementara itu, kata Tito, kepala daerah definitif yang gagal mengendalikan inflasi akan mendapatkan peringatan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau dia bukan dari Pj, (tapi) dari pilkada, kita akan berikan warning supaya masyarakat paham bahwa apa pemimpin seperti ini mau dipilih," ujar dia.
Tito menilai, tingginya inflasi di suatu daerah menandakan kepala daerah setempat tidak bekerja dengan baik.
"Buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan, ya kan? Biar masyarakat melihat, siapa pemimpin yang bagus siapa yang tidak," ujar dia.
Mantan kapolri ini menegaskan, inflasi atau kenaikan harga bukan hanya disebabkan oleh kinerja pemerintah pusat, melainkan juga 548 pemerintah daerah se-Indonesia.
Untuk itu, ia meminta Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik untuk merilis persentase inflasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dapat memetakan tinggi rendahnya inflasi di masing-masing daerah.
Baca juga: Inflasi Aceh Peringkat Lima Besar Nasional, Dipicu Kenaikan Harga
Baca juga: Inflasi Bisa Tembus 8 Persen, Jika Harga Pertalite Naik
Tito berharap, dirilisnya persentase inflasi tiap daerah juga dapat memacu kepala daerah untuk turun tangan mengatasi kenaikan harga di daerahnya.
"Kita juga bisa membaca nanti 'oh ini daerahnya yang bagus, inflasi terkendali, kepala daerahnya top'.
Yang ini inflasi jauh sekali, enggak terkendali, kita akan turunkan tim, ada apa di situ," kata dia.
Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima provinsi yang memiliki laju inflasi yang tinggi.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi Indonesia semakin tinggi pada Juli 2022, baik secara bulanan (month to month/mtm) maupun secara tahunan (year on year/yoy).
Inflasi Juli 2022 tercatat sebesar 0,64 persen secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan periode Juni 2022 yang sebesar 0,61 persen.
Sedangkan secara tahunan sebesar 4,94 persen, lebih tinggi dari Juli 2021 yang sebesar 4,35 persen.
Adapun dengan angka inflasi Juli tersebut, maka tingkat inflasi tahun kalender dari Januari ke Juli 2022 tercatat sebesar 3,85 persen. (kompas.com)
Baca juga: Pj Gubernur Ajak TPID Aceh Kompak Kendalikan Inflasi
Baca juga: Bawang Merah Pidie Bisa Tekan Laju Inflasi Daerah