Breaking News:

Berita Kutaraja

Kenaikan BBM Beratkan Masyarakat, DPRK Minta Pj Wali Kota Banda Aceh Siapkan Langkah Penanggulangan

"Pemko Banda Aceh perlu segera menyiapkan program penanggulangan dampak yang akan terjadi nanti, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok," ujarnya.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Saifullah
For Serambinews
Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq (kiri) berbincang dengan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, Rabu (7/9/2022). 

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar meminta Pemko Banda Aceh segera menyiapkan program dan langkah strategis untuk meminimalisasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Farid dalam Sidang Paripurna Penyampaian dan Penjelasan serta Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBK Perubahan Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, di gedung dewan setempat, Rabu (7/9/2022).

Sidang tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua I dan II DPRK, Usman dan Isnaini Husda, serta anggota dewan.

Dari eksekutif dihadiri langsung Pj Wali Kota, Bakri Siddiq, Sekda Kota, Amiruddin, dan jajaran SKPK.

Farid mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi akan berdampak harga kebutuhan pokok dan ekonomi masyarakat secara umum.

"Pemko Banda Aceh perlu segera menyiapkan program penanggulangan dampak yang akan terjadi nanti, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah," kata Farid.

Baca juga: Kecam Kenaikan BBM Subsidi, IMM Aceh Instruksikan Kader Kibarkan Bendera di Simpang Jalan Utama

Farid menyampaikan, pada 5 September 2022, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan  (Permenkeu) RI Nomor 134/PMK.07/2022 yang meminta agar pemerintah daerah menganggarkan belanja wajib untuk perlindungan sosial, periode Oktober hingga Desember 2022.

Pemda diminta menganggarkan sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

Farid juga menjelaskan, sebelumnya juga sudah keluar Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Melalui SE itu, Pemko diminta untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat, serta mendukung kelancarannya distribusi serta stabilitas perekonomian daerah.

Politisi PKS ini menuturkan, pihaknya menyesalkan kebijakan sepihak pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM.

Mengingat adanya SE Kemendagri dan Permenkeu tersebut juga akan membebani pemerintah daerah.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Naik, Dishub Aceh Segera Bahas Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dengan Organda

Apalagi kondisi keuangan Banda Aceh saat ini sedang tidak stabil karena masih tersisa utang dari periode sebelumnya, serta dampak pandemi Covid-19.

"Di tengah kondisi keuangan Pemko yang tidak sedang baik-baik saja, kami sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang secara sepihak menaikkan harga BBM tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

"Kami meminta kepada Pemko Banda Aceh untuk segera mengambil langkah strategis dan konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga pada sektor lainnya yang disebabkan oleh kenaikan BBM," tutur Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar.(*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved