Breaking News:

Opini

Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah

KEMANDIRIAN ekonomi dalam suatu pemerintahan daerah dapat dinilai dari kesanggupannya dalam membiayai seluruh belanja pemerintahannya sendiri

Editor: bakri
Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah
FOR SERAMBINEWS.COM
SAFNI USMAN SE, Ketua Fraksi Gerindra DPRK Kota Banda Aceh

OLEH SAFNI USMAN SE, Ketua Fraksi Gerindra DPRK Kota Banda Aceh

KEMANDIRIAN ekonomi dalam suatu pemerintahan daerah dapat dinilai dari kesanggupannya dalam membiayai seluruh belanja pemerintahannya sendiri.

Hadirnya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hal ini telah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri, baik yang bersifat keuangan (fiskal) maupun administratif, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pelimpahan wewenang ini atau yang sering dikenal dengan hak otonomi, tentu saja membawa angin segar bagi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.

Namun, tentu saja dalam penerapan sebuah kebijakan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, atau memiliki dampak positif dan negatif.

Akan tetapi dalam konteks ini penulis tidak akan membahas hal ini.

Sekadar menyegarkan kembali ingatan kita bahwa dalam UU No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, disebutkan, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks daerah otonom, diketahui bahwa Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah, atau kota madya di Indonesia yang memiliki hak otonom, kewenangan, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, seperti; kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan kewenangan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan per undang-udangan yang berlaku.

Kemandirian keuangan Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah diukur melaului rasio tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap pusat.

Sama-sama kita pahami bahwa Kota Banda Aceh, sebagian besar belanjanya masih tergantung dari transfer pusat yang terdiri atas DAU, DAK, dan transfer antar daerah yang menyumbang penerimaan yang hampir mencapai lebih dan kurang sekitar 80 persen dan penerimaan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih dan kurang sebesar 20 % .

Baca juga: Program Pemerintah Memberdayakan UMKM Ikut Perkuat Stabilitas Ekonomi Daerah

Baca juga: Mendagri Harap Bank BPD Pendorong Utama Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved