Heri Julius Kritik Pengelola Pasar Atjeh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, H Heri Julius, SSos, MM, mengkritik pengelola Pasar Atjeh (Pasar Aceh) Baru 2, Banda Aceh.

Pengelola Pasar Atjeh Baru, UPTD, termasuk Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh dianggap kurang peka terhadap kondisi banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar Pasar Atjeh Baru 2.

"Para PKL dibiarkan berdagang di sekitar Pasar Atjeh. Sementara di lantai 1, 2 dan 3 Pasar Atjeh banyak pedagang yang harus merogoh koceknya dan mengeluarkan biaya besar untuk menyewa toko-toko yang ada di sana," kata Heri Julius.

Uang sewa yang dikeluarkan pun tidak tanggung-tanggung mulai Rp 17 sampai Rp 23 juta.

"Kami mendapat keluhan dari para penyewa di Pasar Atjeh Baru dagangan mereka sepi dan tidak laku, saking banyaknya PKL yang berjualan di sekitar Pasar Atjeh. Sementara mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa toko. Ini kan sangat dilematis bagi penyewa, sementara PKL dibiarkan berjualan," kritik Heri.

Ia mengaku prihatin mendapat kabar tersebut saat sejumlah penyewa toko di Pasar Aceh beraudiensi dengan Komisi II DPRK Banda Aceh beberapa waktu lalu.

"Kami pertegas, pengelola pasar mampu ngak mengatur hal itu. Kalau ngak mampu mundur saja, karena masih banyak yang berkompenten dan mampu mengurusi persoalan itu. Padahal untuk mengatur hal itu bisa kami katakan gampang, pihak pengelola pasar, tinggal berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal menyelesaikan persoalan itu," terang Ketua Partai Nasdem Kota Banda Aceh ini.
Kalau kondisi itu dibiarkan, maka yang dirugikan adalah para pedagang yang statusnya menyewa di lantai 1, 2 dan 3 Pasar Atjeh Baru.
Karena, mereka harus mengeluarkan biaya besar setiap tahun. Sementara para PKL, tidak ada beban besar yang dikenakan terhadap mereka.
"Jadi, masyarakat itu sudah enggan naik dan masuk ke Gedung Pasar Atjeh, karena semua yang dicari dan ingin dibeli sudah dijual oleh PKL yang berjualan di pinggir-pinggir jalan," terangnya.

Harusnya, hal ini menjadi catatan bagi pengelola Pasar Atjeh beserta para pihak dan instansi yang melekat.

Jangan sampai ke depan, sebutnya karena ada faktor pembiaran tidak ada lagi yang mau sewa toko di Pasar Atjeh Baru.

"Kalau tidak ada lagi yang sewa, maka itulah saat menjadi petaka bagi Kota Banda Aceh, karena tak ada lagi PAD yang masuk dari sektor Pasar Atjeh," urai Heri Julius.

Terhadap persoalan ini, Heri Julius juga meminta perhatian Pj Wali Kota. "Kalau perlu dievaluasi saja kinerja mereka yang ada di sana. Karena, ini akan sangat berbahaya. Kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi bom waktu. Maka segeralah bertindak sebelum terlambat," demikian Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, H Heri Julius.(*)