Breaking News:

Luar Negeri

Jabatan PM Thailand Prayut Chan-o-cha Ditentukan Akhir September Ini Setelah 8 Tahun Berkuasa

Mahkamah Konstitusi Thailand harus memutuskan apakah 8 tahun harus mencakup waktu Prayut setelah menggulingkan pemerintah Pheu Thai.

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Amirullah
AFP / CHARLY TRIBALLEAU
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. 

Jabatan PM Thailand Prayut Chan-o-cha Ditentukan Akhir September Ini Setelah 8 Tahun Berkuasa

SERAMBINEWS.COM, BANGKOK - Mahkamah Konstitusi Thailand telah menetapkan tanggal 30 September 2022 sebagai hari penentuan jabatan Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, Rabu (14/9/2022).

Pada tanggal tersebut, Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusannya atas masa jabatan PM Prayut yang sudah mencapai batas 8 tahun sebagai PM.

Prayut, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 2014 sebelum secara resmi menjadi perdana menteri beberapa bulan kemudian, saat ini diskors sementara pengadilan.

Baca juga: Thailand Masih Tahan Kapten KM Nakri, 10 Nelayan Aceh Timur Bebas

Hal tersebut mempertimbangkan kasus yang diajukan oleh partai oposisi Pheu Thai, yang berpendapat bahwa Prayut seharusnya mengakhiri jabatannya pada Agustus lalu.

Mantan panglima militer itu sampai saat ini masih aktif sebagai menteri pertahanan.

Prayut dapat kembali menduduki jabatan sebagai perdana menteri jika pengadilan memutuskan dia belum mencapai jabatan 8 tahun.

Wakil PM Thailand, Prawit Wongsuwan saat ini menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Prayut yang kini berusia 68 tahun tidak memberikan komentarnya tentang kasus ini.

Dia hanya mengatakan bahwa akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Thailand Diguncang Ledakan Bom di 17 Lokasi pada 17 Agustus, Pelaku Berdandan Menyerupai Wanita

Mahkamah Konstitusi Thailand harus memutuskan apakah 8 tahun harus mencakup waktu Prayut sebagai pemimpin administrasi militer yang dia lantik setelah menggulingkan pemerintah Pheu Thai.

Beberapa pendukungnya berpendapat 8 tahun harus dihitung setelah 2017 ketika konstitusi baru mulai berlaku, atau bahkan dari 2019, ketika pemilihan diadakan dan parlemen baru memilihnya untuk memimpin pemerintahan koalisi.

Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri mengatakan putusan itu akan menjadi kesempatan untuk kejelasan.

"Saya mengimbau masyarakat untuk menunggu dan melihat dan menghormati hasilnya," tambahnya, dikutip dari CNA.

Baca juga: Ini Alasan Muslim di Thailand Protes Pembangunan Patung Kuan Yin Terbesar di Dunia di Wilayah Mereka

Masalah kepemilikan adalah salah satu dari banyak upaya oposisi untuk mencopot Prayut dari jabatannya.

Hal ini termasuk empat mosi tidak percaya parlemen kepadanya, kasus konflik kepentingan atas penggunaan kediaman militernya, dan protes yang dipimpin oleh pemuda selama berbulan-bulan yang menantang kepemimpinannya dan monarki.

Sebuah survei yang dilakukan pada 2-4 Agustus 2022 terhadap 1.312 orang oleh Institut Nasional Administrasi Pembangunan menunjukkan hampir dua pertiga orang di Thailand ingin Prayut mundur dari jabatannya.

Sementara sepertiganya ingin menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand pada 30 September mendatang. ( Serambinews.com/Agus Ramadhan)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved