Inpres Kendaraan Listrik Sudah Diteken, Jokowi Minta Dinas Percepat Penggunaan, Ini Kata Pengamat

Jokowi minta jajarannya mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle sebagai kendaraan dinas operasional.

SERAMBINEWS.COM - Mobil listrik sepertinya menjadi salah satu solusi terhadap naiknya harga BBM saat ini. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah pada 13 September 2022.

Jokowi minta jajarannya mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle sebagai kendaraan dinas operasional. 

Begitu juga untuk kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir, juga langsung memberikan surat imbauan kepada jajarannya untuk mulai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan kerja.

Baca juga: Harga BBM Naik, Kemenperin Dorong Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik

Melihat hal ini, Pengamat Otomotif dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menyebut Inpres dan imbauan dari Menteri BUMN bisa berpotensi menaikkan penjualan kendaraan listrik.

Tetapi juga menaikkan anggaran pengadaan kendaraan dinas di instansi pemerintah.

"Sangat berpotensi untuk menaikkan sales kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik.

Permasalahannya, harga beli kendaraan listrik yang hampir dua kali harga kendaraan BBM sekarang jadi ikut dipikirkan oleh seluruh jajaran pemerintah.

Dalam konteks penyiapan mata anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas operasional mereka di tahun-tahun mendatang," tutur Yannes kepada Tribun, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Mitsubishi Janjikan Penambahan Investasi Rp10 Triliun dan Segera Luncurkan Kendaraan Listrik Baru

Selanjutnya, infrastruktur pengisian daya seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) harus dipercepat pembangunan dan uji kelayakan teknis dan keekonomiannya.

"Kebijakan taktis strategis Presiden dan Menteri BUMN akan mempercepat proses pemasyarakatan kendaraan listrik di Indonesia.

Tinggal, apakah PLN sudah mempersiapkan diri dengan berbagai kemudahan penaikan daya listrik rumah tangga yang masih menggunakan 900 watt untuk siap di-charge oleh sepeda motor listrik?

Itu dia salah satu PR besar PLN sekaligus peluang untuk meningkatkan incomenya di tengah kelebihan produksi listriknya dan idle capacity listrik sampai dengan 80 persendi tengah malam sampai dengan subuh," jelas Yannes.(Tribun Network/lta/wly)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Teken Inpres Kendaraan Listrik, Pengamat: Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas Jadi Bengkak

Berita lainnya terkait kendaraan listrik