Breaking News:

Internasional

Rusia Hukum Puluhan Pejabat Karena Desak Putin Mundur, Ukraina Berhasil Rebut 8.000 Km Wilayah

Sekelompok pejabat lokal St.Petersburg, Rusia, menghadapi kemungkinan pembubaran dewan distrik masing-masing setelah mendesak Presiden Vladimir Putin

Editor: bakri
AFP
Presiden Rusia Vladimir Putin 

MOSKWA - Sekelompok pejabat lokal St.Petersburg, Rusia, menghadapi kemungkinan pembubaran dewan distrik masing-masing setelah mendesak Presiden Vladimir Putin untuk turun jabatan.

Salah satu pejabat perwakilan St.Petersburg, Nikita Yuferef mengatakan, pengadilan Rusia memutuskan serangkaian pertemuan dewan distrik di daerah itu dalam beberapa waktu terakhir tidak sah.

Ini membuka jalan bagi gubernur daerah untuk membubarkan dewan-dewan tersebut.

Yuferev merupakan satu dari setidaknya 84 pejabat lokal Rusia yang mendukung petisi mendesak Putin mundur sebagai presiden.

Petisi itu menganggap Putin telah mengkhianati dan merugikan negara.

Anggota dewan distrik lainnya, Dmitry Palyuga, juga mengaku pengadilan telah menjatuhkan denda 47.000 rubel (Rp 11,3 juta) karena mendeskreditkan pihak berwenang dengan menyerukan pemecatan Putin.

Sementara itu, empat anggota dewan lokal Smolninskoye juga diminta hadir di pengadilan dalam dua hari ke depan.

Pejabat pengadilan Rusia tidak dapat dihubungi saat dimintai tanggapannya.

Pekan lalu, puluhan pejabat perwakilan daerah mengimbau Duma atau parlemen Rusia menuntut Putin dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara.

Baca juga: Rusia Hancurkan Pembangkit Listrik dan Jaringan Air Bersih di Kharkiv

Baca juga: Ukraina Butuh Alteleri Berat, Tank Tempur Leopard dan Tank Anti-Pesawat Gepard untuk Kalahkan Rusia

Desakan itu tertuang dalam sebuah petisi yang per Senin pekan ini telah diteken oleh setidaknya 84 pejabat perwakilan daerah di Rusia, seperti dikutip Moscow Times.

Namun, Reuters melaporkan sejauh ini petisi itu sudah diteken 65 orang.

Dalam petisi itu, para pejabat daerah menganggap Putin telah merugikan negara mulai dari militer hingga perekonomian gegara sanksi Barat imbas invasi Rusia ke Ukraina.

Palyuga mengatakan kepada Reuters pada Selasa (13/9/2022), petisi ini ditujukan tidak hanya bagi pejabat Rusia berhaluan liberal, tetapi juga kepada “orang-orang yang setia” kepada rezim Putin, namun mulai ragu ketika invasi Moskow ke Ukraina tidak kunjung berhasil.

Seruan agar Putin mundur ini memang muncul saat pasukan Rusia kewalahan menghadapi serangan balik Ukraina.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved