Breaking News:

Berita Jakarta

Jokowi Diminta Tunda Inpres Mobil Dinas Listrik, Anggota DPR Sebut Pengadaan Butuh Dana Besar

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendukung adanya Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan

Editor: bakri

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendukung adanya Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun demikian, Mulyanto mengimbau Presiden Jokowi menunda instruksi tersebut karena pengadaan kendaraan listrik di instansi pemerintah memerlukan dana yang besar.

Mulyanto mengakui, jika instruksi tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka akan berdampak positif kepada penurunan emisi CO2.

Selain itu, sebutnya, percepatan penggunaan kendaraan listrik merupakan solusi untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara global.

Sehingga melalui percepatan program kendaraan listrik, konsumsi BBM dapat dikurangi.

Mulyanto juga mengungkapkan, upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri akan berdampak baik di industri hulu seperti industri baterai listrik, maupun di hilir terkait industri otomotif.

Meski demikian, Mulyanto mengimbau Presiden Jokowi menunda instruksi tersebut.

Sebab, pengadaan kendaraan listrik di instansi pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit.

Sehingga ada baiknya, dana atau anggaran pemerintah saat ini diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak.

Baca juga: Memang Sudah Saatnya Mobil Listrik untuk Dinas

Baca juga: Tak Berhenti di Smartphone, Xiaomi Siap Produksi Mobil Listrik yang Bisa Minimalisir Kecelakaan

Seperti subsidi energi dan pangan untuk masyarakat.

“Secara umum (percepatan penggunaan kendaraan listrik) dampaknya bersifat positif.

Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal kita, saya lebih cenderung kita menunda pengeluaran APBN untuk sektor ini,” papar Mulyanto.

“Penting bagi kita memprioritaskan APBN untuk kebutuhan yang penting dan mendesak bagi masyarakat, seperti subsidi energi, subsidi pangan, reduksi inflasi, dan lain-lain,” jelas Mulyanto kepada Tribun, Kamis (15/9/2022).

PLN Siap Optimalkan Infrastruktur

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved