Breaking News:

Berita Pidie

Tanah Tgk Dianjong 97.000 Hektare Dipatok, Kajari Pidie: Bisa Lapor ke Polisi

"Jika patok-patok tanah itu dirusak, maka harus dilaporkan kepada polisi," jelasnya.

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto memimpin pengukuran tanah wakaf Tgk Dianjong di Kenire, Kecamatan Pidie. 

"Jika patok-patok tanah itu dirusak, maka harus dilaporkan kepada polisi," jelasnya.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI -  Tanah wakaf Tgk Dianjong yang luasnya sekitar 97.000 meter atau 9,7 hektare dilakukan pengukuran petugas Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh. 

Pengukuran tanah tersebut dilakukan supaya adanya kepastian hukum, sebab selama ini kerap terjadi permasalah di tanah wakaf itu. 

Sehingga tanah wakaf Tgk Dianjong, diduga diserobot warga untuk dibangun sarana pendidikan, kantor, tempat usaha dan rumah. 

Pengukuran tanah wakaf Tgk Dianjong dipimpin Pj Bipati Pidie, Wahyudi Adisiswanto bersama Forkopimda Pidie. 

Sebaran titik pengukuran mulai dari pinggir jalan, rumah warga, sarana pendidikan dan tempat usaha didirikan di tanah wakaf Tgk Dianjong.

"Pengukuran itu sebagai bentuk ambil alih untuk mempertegas status tanah wakaf Tgk Dianjong," kata Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, Jumat (16/9/2022)

Ia menyebutkan, kegiatan pengukuran tanah itu sebagai upaya menyelamatkan seluruh tanah wakaf yang tersebar di Pidie, termasuk tanah wakaf Tgk Dianjong di Gampong Keuniree seluas 88.957 m2. 

Baca juga: Tanah Wakaf Tgk Dianjong Seluas 9,7 Ha Diserobot Warga, Kajari Pidie Patok Ulang Tapal Batas

Selain itu ditambah dengan luas jalan 8.044 m2 yang totalnya mencapai 97.001 m2.

Sementara Kajari Pidie, Gembong Priyanto, menjelaskan, keberadaan tanah Tgk Dianjong sudah ada sejak satu abad. 

Namun, faktor tanah itu belum adanya kepastian hukum sehingga sering timbul permasalahan. 

Ia menjelaskan,  saat ini dilakukan pengukuran itu supaya adanya kepastian hukum. 

Sekarang ini bagaimana terjadi gugatan, sementara Pemkab tidak memiliki sertifikat. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved