Dua Putra Aceh Ditunjuk Jadi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

SERAMBINEWS.COM - Dua putra Aceh ditunjuk jadi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

Hal ini tertuang dalam salinan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Mereka yakni Ifdhal Kasim, putra Aceh asal Tapaktuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Komnas HAM pada 2007-2012 silam.

Kemudian putra Aceh lainnya yakni Mustafa Abubakar asal Pidie, pernah dilantik menjadi Penjabat Gubernur Aceh pada 2005-2006 silam dan Menteri BUMN periode 2009-2011.

"Iya betul, surat itu juga sudah kita terima," kata Mustafa Abubakar saat dihubungi Serambinews.com, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: China Bersama Rusia Siap Promosikan Demokrasi Sejati, Bantah Lakukan Pelanggaran HAM

Dalam surat tersebut dijelaskan, tim pelaksana dimaksud mempunyai beberapa tugas di antaranya sebagai berikut.

Pertama, melakukan pengungkapan dan analisis pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020.

Kedua, mengusulkan rekomendasi langkah pemulihan bagi para korban atau keluarganya.

Ketiga, Mengusulkan rekomendasi untuk mencegah agar pelanggaran HAM yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Baca juga: Kasus Prajurit TNI Tewaskan Seorang Anak di Sinak Papua, Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Aceh

Setidaknya ada tiga pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh mulai dari penyiksaan hingga menewaskan puluhan masyarakat sipil yang tak berdaya.

1. Tragedi Rumoh Geudong

Pelanggaran HAM berat ini terjadi di Aceh saat konflik 1989-1998 dan terindikasi berupa kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan, hingga penghilangan secara paksa sebagaimana hasil investigasi Komnas HAM.