Breaking News:

Berita Abdya

Dewan Minta Pj Bupati Abdya Tindaklanjuti Aspirasi Mantan Kombatan GAM yang Minta Lahan Perkebunan

Hal itu disampaikan Hendra Fadli usai menerima audiensi mantan Kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie, d

Penulis: Taufik Zass | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Wakil Ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH 

Hal itu disampaikan Hendra Fadli usai menerima audiensi mantan Kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie, di Kantor DPRK Abdya, Jumat (23/9/2022).

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM|BLANGPIDIE - Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Hendra Fadli SH, meminta Pj Bupati Abdya menindaklanjuti aspirasi mantan Kombatan GAM terkait penyediaan lahan perkebunan/pertanian untuk para mantan kombatan.

Hal itu disampaikan Hendra Fadli usai menerima audiensi mantan Kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie, di Kantor DPRK Abdya, Jumat (23/9/2022).

Dalam pertemuan itu, Hendra Fadli, yang ikut didampingi anggota dewan lainnya, Sardiman dan Yusran menyambut baik kedatangan para mantan komandan GAM yang menyampaikan aspirasi terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki tersebut.

"Pada dasarnya saudara-saudara kita ini bersilaturahmi dengan wakil rakyat.

Dalam hal ini, mereka menyampaikan terkait masalah lahan perkebunan/pertanian untuk mantan kombatan GAM. Oleh karena itu, kita meminta Pj Bupati Abdya untuk menindaklanjuti aspirasi saudara-saudara kita ini," kata Hendra Fadli.

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN Targetkan Penyerahan Tanah Bagi 3.000 Mantan Kombatan GAM Tuntas Akhir Tahun

Dalam pertemuan itu, sebut Hendra, para mantan Kombatan GAM menyampaikan kekecewaan mereka kepada pemerintah yang tidak kunjung mewujudkan janji penyediaan lahan untuk para mantan Kombatan GAM.

"Mereka ( mantan kombatan GAM) kan tidak meminta tanah itu, tapi termaktum dalam isi perjanjian perdamaian MoU Helsinki sebagai tanggung jawab mutlak di pihak pemerintah untuk mewujudkan isi perdamaian.

Salah satunya, ya terkait masalah lahan untuk mantan kombatan GAM," kata Hendra.

Perlu diingat, tambah Hendra, masalah ini juga amanat reforma agraria untuk menciptakan pemerataan kepemilikan tanah dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

"Berangkat dari dua alasan di atas, maka DPRK Abdya mendesak Pj Bupati untuk menindaklanjutinya dengan bersama-sama turun ke lokasi yang direkomendasikan mantan kombatan GAM, dengan cara melibatkan dinas terkait dan BPN," ujar Hendra.

Baca juga: Aceh Barat Sediakan Lahan untuk Mantan Kombatan GAM, Tapol Amnesti dan Korban Konflik

Supaya, kata Hendra, sebagai proses awal menuju legalisasi tanah tersebut menjadi aset sah mantan Kombatan GAM, sehingga dalam masa depan pemerintah bisa menurunkan program pembersihan, pembangunan jalan dan fasilitas lainnya ke lokasi tersebut.

"Kami akan segera menyurati Pj Bupati Abdya, BPN, dan instansi vertikal untuk sama-sama mencari solusi atas persoalan ini.

Karena sekalipun pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, tapi yang perlu diingat pemerintah daerah merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, yang juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Pemerintah Pusat di daerah-daerah," pungkas Hendra Fadli.

Sebelumnya diberitakan, mantan Kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie, mendatangi Kantor DPRK Abdya untuk beraudiensi terkait janji pemerintah yang akan memberikan lahan perkebunan/pertanian kepada mantan Kombatan GAM.

"Kita menagih janji pemerintah terkait lahan untuk mantan Kombatan GAM, keluarga syuhada eks kombatan, Inoeng Bale, dan korban konflik yang ada di Abdya," kata salah seorang mantan Kombatan GAM Abdya, Mustiari atau yang akrab disapa Mus Seudong.

Baca juga: Komisi I DPRA Usulkan Tanah di Tenggulun untuk Mantan Kombatan GAM Aceh Tamiang

Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin lagi hanya diberikan janji manis terkait masalah lahan tersebut.

"Kami menagih janji pemerintah. Kami tidak bisa bersabar lagi. Ini sudah kelewatan. Tidak menutup kemungkinan kami akan menduduki kantor DPRK dan kantor Pemerintah Abdya jika ini tidak terealisasi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak serius terkait lahan untuk mantan kombatan GAM. Buktinya, banyak lahan tidur yang saat ini terbengkalai, namun tidak ada upaya untuk dialihkan kepada masyarakat dan kombatan.

"Banyak lahan yang terbengkalai di Abdya, tapi tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengurus agar bisa digarap oleh masyarakat. Ini bukti pemerintah tidak serius," ucap dia.

Sementara terkait lahan eks PT Cemerlang Abadi (CA) di Kecamatan Babahrot yang dijanjikan pemerintah, pihaknya berharap pemerintah mengkaji ulang jika lahan itu diberikan kepada mantan Kombatan GAM.

Sebab, saat ini banyak warga yang sudah menggarap lahan tersebut.

"Kalau lahan PT CA diberikan untuk kami, kami bukan menolak, tapi kami minta pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kami tidak mau bentrok dengan masyarakat," katanya.

Mus Seudong mengklaim, mantan kombatan GAM sudah melakukan survey dan ditemukan lahan tidur di daerah Krueng Sapi Kecamatan Babahrot seluas dua ribu hektare yang terbengkalai. 

Pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan peninjauan dan mau mengurus segala keperluan agar bisa digarap oleh eks Kombatan GAM.

"Kami minta unsur pemerintah untuk meninjau lokasi itu. Kita sama-sama mencari solusi agar tanah ini bisa digarap oleh eks kombatan. Kami minta keseriusan dan jangan sampai salahkan kami jika nanti kami bersikap.

Kami sudah muak dengan janji-janji," pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved