Breaking News:

Berita Banda Aceh

Fraksi Demokrat DPRA Nilai Realisasi Kegiatan SKPA belum Optimal

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Nora Idah Nita, yang membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat DPRA terhadap Ranc

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Nora Idah Nita 

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Nora Idah Nita, yang membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh terhadap Perubahan APBA tahun anggaran 2022, Jumat, (23/9/2022) di Gedung DPRA.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fraksi Demokrat DPRA sepakat dengan catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRA terkait belum optimalnya realisasi kegiatan pada semua SKPA yang masih di bawah 40 persen. 

Dengan demikian perlu dievaluasi secara menyeluruh. 

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Nora Idah Nita, yang membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh terhadap Perubahan APBA tahun anggaran 2022, Jumat, (23/9/2022) di Gedung DPRA.

"Pj Gubernur Aceh juga perlu melakukan evaluasi kepada kepala dinas yang kinerjanya lemah, tidak profesional, realisasi anggaran rendah, dan SDM lemah," ujar Nora.

Selain itu Fraksi Partai Demokrat juga berpandangan bahwa Pemerintah Aceh perlu meningkatkan sumberdaya secara mandiri dengan menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) melalui Intensifikasi pemungutan pajak.

Termasuk pemungutan piutang pajak dan mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

Baca juga: Fraksi Demokrat Sampaikan Tiga Catatan Penting, Dari Kemiskinan, Stunting Hingga Gurita SILPA

Isu penting lain yang menjadi sorotan dari Fraksi Partai Demokrat DPRA adalah penurunan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan rumah layak huni, penuntasan pembangunan RS regional, peningkatan jalan kewenangan provinsi, irigasi hingga fungsional dan lain-lain. Isu-isu tersebut seharusnya menjadi fokus utama Pemerintah Aceh agar tuntas, sesuai dengan capaian dalam RPJMA.


"Masalah kemiskinan dan minimnya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran di Aceh bisa diibaratkan seperti 'penyakit kronis'.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved