Breaking News:

Berita Abdya

Penasehat Hukum Minta Kejari Abdya Segera Limpahkan Kasus Dugaan Korupsi PIKA ke Pengadilan

Perkara ini sudah sangat berlarut-larut dimana penyidikannya sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2021.

Penulis: Taufik Zass | Editor: Taufik Hidayat
Dok Pribadi
Penasehat Hukum salah satu tersangka dugaan Korupsi Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (TOKO PIKA), Kasibun Daulay SH dan Faisal Qasim SH MH 

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Penasehat Hukum salah satu tersangka dugaan korupsi Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (TOKO PIKA), Kasibun Daulay SH dan Faisal Qasim SH MH meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya untuk segera melimpahkan kasus kliennya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Kasibun yang merupakan Kuasa Hukum dari Tersangka MSA, meminta agar perkara yang sedang dihadapi kliennya itu untuk segera dilimpahkan kepengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana yang dimaksud dalalm Pasal 50 Ayat (2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Ini kan perkaranya sudah berjalan lama, dan tersangka pun sudah ditahan dalam jangka waktu yang lama. Demi kepastian hukum, sudah seharusnya JPU segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan". ujar Kasibun.

Menurut Kasibun, JPU tidak perlu melakukan perpanjangan masa penahanan lagi, karena menurutnya perkara ini sudah sangat berlarut-larut dimana penyidikannya sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2021 yaitu melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 414/L.1.281 FD.1/06/2021 tanggal 25  Juni 2021 dan tersangka pun sudah lama ditahan di Lapas Kelas IIB Blang Pidie.

"Makanya saya kira JPU tidak perlu lagi memperpanjang penahanan, namun harusnya segera limpahkan saja ke Pengadilan, agar para tersangka pun mendapatkan kepastian hukum & jangan terkesan dipermainkan," jelas Kasibun Daulay SH dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/09/2022).

Senada dengan Kasibun, Penasehat Hukum lainnya, Faisal Qasim SH MH meminta Kejaksaan Negeri Abdya agar jangan sampai terkesan main-main, apalagi sampai mengabaikan hak-hak tersangka. Menurutnya, jika memang penyidik ragu, sebaiknya perkara PIKA Abdya tersebut dihentikan saja melalui Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3). 

"Kalau memang penyidik ragu, SP3-kan saja, itu kan sah dan dibenarkan juga oleh undang-undang," ucap Faisal.

Menurutnya, terlebih juga para tersangka termasuk salah satu tersangka lainnya yaitu mantan Kabid Perindustrian Abdya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kasus ini sudah ditahan sejak tanggal 14 Juli 2022, melalui surat perintah penahanan Nomor : Print – 480/L.1.28/7/2022, dan waktunya itu sudah terlalu panjang menurut Faisal.

Sebagaimana diketahui Kejaksaan Negeri Abdya telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka kasus dugaan Korupsi Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (TOKO PIKA) yaitu tersangka KHZ sejak 14 Juli 2022 dan tersangka MSA melalui surat penahanan nomor print : 536/L.1.28/VP.I/08/2022 sejak tanggal 2 Agustus 2022. 

Tersangka KHZ yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka MSA yang merupakan direktur PT Karya Generus Bangsa ditahan di Lapas kelas II Blangpidie, setelah sebelumnya Kejari Abdya menetapkan mereka sebagai tersangka melalui surat penetapan tersangka nomor : R-10/Fd.1/06/2022, tanggal 3 Juni 2022.(*)

Baca juga: Hasil Laboratorium Forensik, Briptu WP Polisi di Polres Aceh Timur Murni Bunuh Diri

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved