Uni Emirat Arab Desak Iran Kembalikan Tiga Pulau yang Diduduki Secara Ilegal

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Uni Emirat Arab (UEA) mendesak Iran mengembalikan tiga pulau yang telah diduduki secara ilegal selama lima dekade.

Dalam pidato sebelum Debat Umum Majelis Umum PBB ke-77 di New York City, Reem Al Hashimy, Menteri Negara Kerjasama Internasional UEA mengatakan tiga pulau itu masuk negaranya.

Tetapi, diduduki secara tidak sah oleh Iran, sehingga menjadi pelanggaran kedaulatan.

"Kami memperbarui permintaan untuk mengakhiri pendudukan Iran atas tiga pulau UEA, Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa," ujarnya.

"Kedaulatan UEA atas tiga pulau itu dapat dibuktikan oleh sejarah dan hukum internasional," kata Hashimy.

Iran merebut ketiga pulau itu pada November 1971 tak lama setelah pasukan Inggris ditarik keluar.

Baca juga: Uni Emirat Arab Bantu Perlengkapan Sekolah Anak Sudan Terdampak Banjir

Pulau-pulau tersebut semuanya terletak di Selat Hormuz antara Teluk Arab dan Teluk Oman.

“Terlepas dari seruan tulus UEA untuk menyelesaikan konflik ini secara damai selama lima dekade terakhir, kami menekankan di sini, Iran belum menanggapi," tambahnya.

"Kami tidak akan pernah menyerah menyuarakan klaim kami atas pulau-pulau ini, baik melalui negosiasi langsung atau melalui Mahkamah Internasional, karena hak kami sah," kata Hashimy.

Iran telah dituduh oleh tetangga dan anggota Arab dan Barat berusaha mengacaukan kawasan itu dengan mendanai dan mempersenjatai milisi proksinya.

Termasuk Hizbullah Lebanon, Houthi Yaman, dan militan lainnya di wilayah Palestina dan Irak.

Pada Minggu (25/9/2022), Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan timpalannya dari Iran Hossein Amir-Abdollahian di sela-sela Majelis Umum PBB di New York.

Baca juga: Uni Emirat Arab Kirim Bantuan Kedua Untuk Korban Banjir Sudan, Makanan, Obat-Obatan Sampai Tenda

Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Abdullah bin Zayed menyerukan penguatan kerja sama internasional untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di kawasan dan mencapai aspirasi rakyat.

Kedua pejabat membahas hubungan bilateral dan cara-cara untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara untuk mencapai kepentingan bersama mereka.

Mereka juga bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan internasional dan meninjau beberapa masalah dalam agenda Majelis Umum PBB.(*)