Breaking News:

Pasangan Suami Istri Angota Polres Blora Jateng Divonis 6 Tahun Penjara, Korupsi PNBP Rp 3 Miliar

Bripka Etana Fany Jatnika juga dijatuhi hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp 1,65 miliar.

Editor: Faisal Zamzami
Ilustrasi Grafis/Tribun-Video.com
Ilustrasi Polisi 

SERAMBINEWS.COM, SEMARANG- Dua anggota Polres Blora Bripka Etana Fany Jatnika dan Briptu Eka Maryati divonis enam tahun penjara terkait kasus korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Majelis hakim menilai pasangan suami istri tersebut dinilai terbukti melakukan tindakan korupsi

Selain vonis kurungan, keduanya juga didenda Rp 300 juta.

"Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Hakim Rochmad yang memimpin persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/9/2022).

Bripka Etana Fany Jatnika juga dijatuhi hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp 1,65 miliar. 

Uang tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh Bripka Etana.

"Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya akan dilelang," ujarnya.


Apabila tidak punya cukup harta, lanjut hakim, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Baca juga: Tersangka Korupsi Lukas Enembe Minta Izin Berobat Keluar demi Nyawa, Pengacara Ancam Papua Memanas

Dituntut 6,5 Tahun

Sebelumnya, Bripka Etana Fany Jatnika dan Briptu Eka Maryani, pasangan suami istri anggota Polres Blora dituntut hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 3,049 miliar.

Jaksa Penuntut Umum Darwadi dalam sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Tipikor Semarang mengatakan, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Kepada terdakwa Etana Fani Jatnika juga dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,65 miliar.

"Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Darwadi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut, Senin (18/7/2022), seperti ditulis Antara.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved