Breaking News:

Berita Banda Aceh

Dinilai Beratkan Perguruan Tinggi Swasta, FP-PTKIS Aceh Dukung LAM-PT Dibubarkan

Usulan ini awalnya disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi MEI, yang meminta pemerintah untu

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
FOR SERAMBINEWS.COM
Wakil Ketua FP-PTKIS Aceh Kopertais Wilayah V Aceh, Tgk Jamaluddin Thaib 

Usulan ini awalnya disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi MEI, yang meminta pemerintah untuk membubarkan LAM-PT karena berorientasi bisnis.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEW.COM, BANDA ACEH - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta atau FP-PTKIS Aceh mendukung desakan pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi ( LAM-PT). 

Pasalnya, kehadiran lembaga itu dinilai sangat memberatkan perguruan tinggi swasta. 

Usulan ini awalnya disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Dr Ir HM Budi Djatmiko MSi MEI, yang meminta pemerintah untuk membubarkan LAM-PT karena berorientasi bisnis.

Wakil Ketua FP-PTKIS Aceh Kopertais Wilayah V Aceh, Tgk Jamaluddin Thaib MA mengatakan, kehadiran LAM-PT di Kemendikbud Ristek sebagai lembaga mandiri untuk akreditasi telah menjadi proyek besar yang akan mematikan perguruan tinggi.

"Terutama perguruan tinggi kecil karena tidak mampu membayar biaya akreditasi yang mencapai puluhan juta rupiah," ungkap Tgk Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya kepada Serambinews.com, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Pimpinan PTKIS se-Aceh Gelar Raker, Bahas Akreditasi Kampus

Ia menyatakan, dalam RUU Sisdiknas dijelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas, anggaran dan sarana lainnya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana yang diamanahkan undang-undang harus juga menjangkau setiap anak bangsa, termasuk di PTKIS.

Tapi ia menyayangkan sikap pemerintah yang membebankan biaya akreditasi kepada perguruan tinggi, termasuk kepada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS)

"Ini aneh dan tidak adil kalau PTS dan PTN disamakan dalam pengajuan akreditasi ke LAM," protes Tgk Jamaluddin yang juga Ketua STAI Tgk Chik Pante Kulu ini.

"Kalau PTN ada dana dan bisa mengajukan anggaran dari pemerintah.

Sementara bagi PTS anggaran dari mana? Toh untuk menghidupi biaya operasional saja kadang kewalahan. Ini kan tidak adil dan sangat memberatkan PTS," keluhnya. 

Oleh karena itu, Wakil Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Aceh ini menuntut kepada pemerintah berlaku adil dan membubarkan LAM-PT. (*)


 
 
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved