Breaking News:

Berita Jakarta

Pj Gubernur Aceh Ikut Rakernas Kebijakan Satu Peta, Tahun 2023 Rencana Dibentuk JIGA

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kebijakan Satu Peta, di Hotel Borobudur Jakarta

Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki saat berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono, saat menghadiri Rakernas Kebijakan Satu Peta, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengikuti Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) Kebijakan Satu Peta, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.

Rakernas Kebijakan Satu Peta ini merupakan tindak lanjut penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) melalui PP 43/2021 dan Kepmenko Perekonomian terkait Peta Indikatif Tumpang Tindih Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka rakernas tersebut menyampaikan bahwa saat ini Indonesia memasuki pemulihan perekonomian melalui berbagai program.

"Namun, pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal diatas 5 persen. Secara spasial pertumbuhan ekonomi terjadi disejumlah wilayah di Indonesia," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur Ultimatum SKPA Kurangi Silpa 2022 Sekecil Mungkin, Maksimalkan Daya Serap Keuangan

Airlangga menyebutkan Pemerintah dalam hal ini mengupayakan berbagai kebijakan yang diambil, salah satu adalah yang menjadi dasar dari pembangunan adalah kebijakan satu peta.

"Progam kebijakan satu peta adalah suatu program yang bertujuan untuk menciptakan satu standar referensi sebagai basis data geoportal yang teridentifikasi akurat, akuntabel, mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional," sebutnya.

Progam kebijakan satu peta yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo dalam PP Nomor 9 tahun 2019 ini dengan kegiatan utama adalah kompilasi, improvisasi, informasi geospasial tematik, dan juga berbagi data untuk jaringan informasi ke parsial nasional.

Baca juga: Garda Pemuda NasDem Aceh Dukung Surya Paloh Tetapkan Anies Baswedan Capres 2024

Adapun Kondisi Geospasial di Aceh saat ini, dibentuknya UPTD statistik di Dinas Kominfo dan Persandian Aceh berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 tahun 2020, salah satu tugas sebagai pengelola geospasial.

Sampai saat ini ada 292 data peta tematik yang tersedia. Sebanyak 15 SKPA telah mendapatkan pemutakhiran data spasial dari beberapa SKPA yang menjadi prioritas penyedia data spasial.

Sementara itu, rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pembentukan tim Jaringan Informasi Geospasial Aceh (JIGA), serta memfasilitasi kabupaten/kota untuk penyerahan akun geoportal.(*)

Baca juga: Panglima TNI Murka, Janji Usut Tuntas Tendangan Kungfu Oknum Tentara ke Suporter di Kanjuruhan

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved