Breaking News:

Pj Gubernur Aceh Ikut Rakernas Kebijakan Satu Peta

pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal di atas 5 persen. Secara spasial pertumbuhan ekonomi terjadi pada sejumlah w.ilayah di Indonesia

Penulis: Jamaluddin | Editor: Nur Nihayati
Dok Adpim Setda Aceh
Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki berkomunikasi dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat menghadiri Rakernas Kebijakan Satu Peta, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/10/2022). FOTO BIRO ADPIM SETDA ACEH 

pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal di atas 5 persen. Secara spasial pertumbuhan ekonomi terjadi pada sejumlah w.ilayah di Indonesia

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengikuti Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) Kebijakan Satu Peta, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Rakernas itu merupakan tindak lanjut penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) melalui PP 43/2021 dan Kepmenko Perekonomian terkait Peta Indikatif Tumpang Tindih Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka rakernas itu menyampaikan, saat ini Indonesia memasuki pemulihan perekonomian melalui berbagai program.

"Namun, pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal di atas 5 persen. Secara spasial pertumbuhan ekonomi terjadi pada sejumlah w.ilayah di Indonesia," ujarnya.

Dalam hal ini, sebut Airlangga, melakukan berbagai kebijakan.

Baca juga: Rusia Sudah Rekrut 200 Ribu Warga Untuk Serbu Ukraina, Ukraina Rebut Satu Kota Lagi

Salah satunya, yang menjadi dasar pembangunan ke depan adalah kebijakan satu peta.

"Progam kebijakan satu peta bertujuan untuk menciptakan satu standar referensi sebagai basis data geoportal yang teridentifikasi akurat, akuntabel, mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional," sebut Airlangga

Progam kebijakan satu peta yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo dalam PP Nomor 9 Tahun 2019 dengan kegiatan utama kompilasi, improvisasi, informasi geospasial tematik, dan berbagi data untuk jaringan informasi ke parsial nasional.

Adapun kondisi Geospasial di Aceh saat ini adalah dibentuknya UPTD statistik di Dinas Kominfo dan Persandian Aceh, berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 tahun 2020, salah satu tugas sebagai pengelola geospasial.

Sampai saat ini, ada 292 data peta tematik yang tersedia. Sebanyak 15 SKPA sudah mendapatkan pemutakhiran data spasial dari beberapa SKPA yang menjadi prioritas penyedia data spasial.

Sementara itu, rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu pembentukan tim Jaringan Informasi Geospasial Aceh (JIGA), serta memfasilitasi kabupaten/kota untuk penyerahan akun geoportal. (*)

Baca juga: Tepati Janji, Rektor UIN Ar-Raniry Ganti Rugi Papan Bunga Insiden Unjuk Rasa BBM di DPRA.

Baca juga: Kemenag Aceh Kembali Raih Peringkat 2 Nasional Realisasi Anggaran, Berturut-turut Sejak 2021

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved