Breaking News:

Berita Aceh Timur

Ratusan Guru Madrasah Swasta di Aceh Timur Tak Bisa Ikut Pendataan sebagai Pegawai Non-ASN

Surat itu menyatakan bahwa pegawai Non-ASN yang bertugas di madrasah swasta untuk saat ini belum memenuhi kategori mengikuti pendataan sebagai Pegawai

Penulis: Seni Hendri | Editor: Mursal Ismail
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI 
Puluhan guru honorer madrasah swasta di Aceh Timur tergabung Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta, menuntut agar mereka bisa ikut pendataan sebagai pegawai Non ASN di bawah Kementerian Agama 

Surat itu menyatakan bahwa pegawai Non-ASN yang bertugas di madrasah swasta untuk saat ini belum memenuhi kategori mengikuti pendataan sebagai Pegawai Non-ASN.

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta Aceh Timur, keberatan atas Surat Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Surat itu menyatakan bahwa pegawai Non-ASN yang bertugas di madrasah swasta untuk saat ini belum memenuhi kategori mengikuti pendataan sebagai Pegawai Non-ASN.

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah Swasta M Ridwan, didampingi wakilnya, Dodi, dan puluhan guru honor madrasah swasta di Aceh Timur, mengatakan pernyataan itu tertuang dalam poin 5 Surat Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor : B-3775/KW.01.1/2/KP.07.6/09/2022 perihal: Penjelasan Terkait Pendataan Pegawai Non ASN.

Isi surat tersebut, kata Ridwan, yakni Pegawai Non-ASN yang bertugas di madrasah swasta untuk saat ini belum memenuhi kategori pendataan. 

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meski mereka dibiayai dari APBN/ APBD.

Baca juga: Guru Madrasah Swasta & PAUD di Aceh Timur Mengadu ke DPRK, Tak Bisa Ikut Pendataan Pegawai Non ASN 

“Kenapa guru honorer di sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan bisa didata dan beberapa guru honor di madrasah swasta juga bisa ikut pendataan.

Tapi kenapa kami sekitar 200 orang lebih guru honorer di madrasah swasta di Aceh Timur, tidak bisa ikut pendataan sebagai pegawai Non-ASN.

Kami merasa kebijakan ini tak adil, sementara tugas dan tanggung jawab kami sama, yaitu mendidik dan mencerdaskan anak bangsa,” ungkap Ridwan, didampingi puluhan guru honorer madrasah swasta di Aceh Timur kepada Serambinews.com.

Ridwan juga mempertanyakan kenapa Kementerian Agama Provinsi Aceh langsung menyatakan bahwa guru honorer di madrasah swasta belum memenuhi kategori untuk mengikuti pendataan.

Pasalnya, dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022, Hal : Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Intansi Pemerintah.

Dalam poin 3 berbunyi: setiap Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai Non ASN di lingkungan intansi masing-masing, dan bagi yang memnuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK.

Baca juga: 8 Guru Madrasah Terima SK PPPK dari Kepala Kantor Kemenag Aceh Timur

Begitu juga dalam Poin 4 dalam surat terebut disebutkan bahwa, pendataan Pegawai Non ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai ASN di lingkungan intansi pemerintah baik intansi pusat, maupun pemerintah daerah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved